KI Sumbar Gelar Bimtek Monev KIP, 390 Badan Publik akan Ikuti Penilaian

Al Imran | Kamis, 07-07-2022 | 18:31 WIB | 205 klik | Kota Bukittinggi
<p>KI Sumbar Gelar Bimtek Monev KIP, 390 Badan Publik akan Ikuti Penilaian<p>

Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Ketua KI Sumbar, Jasman (Kadiskominfotik), Nofal Wiska dan Arif Yumardi (Wakil Ketua KI Sumbar) serta komisioner lainnya, Adrian Tuswandi dan Tanti Endang Lestari, foto bersama usai Bimtek Monev KIP di Bukittinggi, Kamis. (humas)

BUKITTINGGI (7/7/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menilai, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, menurut Mahyeldi, keterbukaan informasi badan publik akan jadi ciri kemajuan suatu pemerintahan atau negara.

"Keterbukaan informasi publik (KIP) jadi indikator penting, jika suatu institusi atau daerah ingin maju," ungkap Mahyeldi saat membuka Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Bimtek Monev) KIP di Bukittinggi, Kamis.


Bimtek Monev KIP ini mengambil tema 'Buktikan Badan Publik Informatif.' Selain Mahyeldi, juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumbar, Jasman, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska serta Komisioner KI Sumbar lainnya, Adrian Tuswandi dan Tanti Endang Lestari.

Jika ingin maju dan sukses, menurut Mahyeldi, tidak ada pilihan selain keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang.

"KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Itu pulalah yang jadi tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana menyukseskan kelembagaan dan daerah. Kalau lembaga tertutup berarti pemerintahnya juga tertutup," jelas Mahyeldi.

Walaupun begitu, menurut Mahyeldi, tetap ada rambu-rambu untuk mengecualikan sejumlah informasi. Seperti rahasia negara yang menyangkut keamanan negara, rahasia pribadi, persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Sumbar ini, tambah Mahyeldi, merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar, yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian.

Dia berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar-benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat.

"Untuk itu kepada badan publik, jalankan program Monev ini dengan serius, penilaian ini niatkan bukan hanya untuk menjadi yang terhebat, tetapi adalah cara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," sambung dia.

Mahyeldi juga menyinggung keterbukaan di Pemprov Sumbar. Menurutnya, Pemprov Sumbar tidak anti kritik, malah sebaliknya kritik sangat diperlukan untuk mencari solusi dan perbaikan ke arah yang lebih maju.

"Pemprov Sumbar tidak boleh anti kritik, karena kita manusia. Justru jika ada orang mau mengkritik dan memberi solusi, itu lebih baik, daripada tidak ada yang mengkritik berarti tidak ada lagi yang peduli," tegas dia.

390 Badan Publik akan Dinilai

Sebelumnya, Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi dalam laporannya menyampaikan, tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam 9 kategori.

Sembilan kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Instansi Vertikal di Sumbar, PPID utama Pemkab dan Pemko se-Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU se-Sumbar, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU se-Sumbar.

"Monev penilaiannya berjenjang mulai e-quisioner mandiri, website, visitasi dan presentasi. Target KI semua Badan Publik di Sumbar berprediket minimal menuju informatif," terang Arif.

"Allhamdulilah, semua badan publik di Monev KI Sumbar bisa berprediket informatif," tambah Arif Yumardi yang juga Ketua Pokja Monev dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Bimtek ini berlangsung hingga 8 Juli 2022. Diikuti sebanyak l00 orang peserta dari instansi vertikal dan OPD Kabupaten kota se-Sumbar. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kabar Daerah