Paripurna Pertanggungjawaban APBD Bukittinggi

Fraksi PKS Sorot Silpa 2021, Ibra Yaser: Output dari Tak Matangnya Perencanaan

Al Imran | Senin, 11-07-2022 | 19:21 WIB | 206 klik | Kota Padang
<p>Fraksi PKS Sorot Silpa 2021, Ibra Yaser: Output dari Tak Matangnya Perencanaan<p>

Jurubicara Fraksi Amanat Nasional Persatuan DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap Pertanggungjawaban APBD 2021 pada rapat paripurna, Senin. (hamriadi)

BUKITTINGGI (11/7/2022) - Juru bicara Fraksi PKS DPRD Bukittinggi, Ibra Yaser meminta wali kota beserta jajaran, mengoptimalisasikan semua potensi pendapatan daerah sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemko Bukittingi semestinya segera melakukan penataan dan pengelolaan objek-objek wisata yang betul-betul rapi, teratur serta terhindar dari potensi kebocoran yang dilakukan oknum pelaksana di lapangan," ungkap Ibra Yaser saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bukittinggi 2021, Senin siang.

Menurut Ibra, pengelolaan dan pemanfaatan gedung parkir serta objek-objek parkir lainnya secara teratur dan baik, peralihan dari penggunaan sistem teknologi pada sistem manual, merupakan langkah terbaik yang mesti diambil pemerintah disaat kemajuan teknologi sesuai perkembangan zaman. Ini juga menciptakan efesiensi.


Mengenai potensi pendapatan dari pengelolaan pasar-pasar tradisional yang ada harus dimaksimalkan, melakukan percepatan terhadap persoalan Pasar Atas.

Terdapatnya kekosongan pendapatan dari Pasar Atas, juga jadi sorotan Fraksi PKD. Ibra menyebut, gelonoran dana yang sudah direncanakan pemerintah sebesar Rp4,8 miliar per tahun, akan terus berlanjut tatkala pemerintah tidak cepat mengambil keputusan penetapan tarif sewa atau retribusi kepada pedagang.

Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan lainnya. Pertama, meningkatkan kemandirian fiskal dengan menaikan PAD, kedua meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ketiga meningkatkan realisasi belanja untuk meminimalisasi Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran).

Diketahui, APBD Bukittinggi 2021 mencatatkan jumlah Silpa sebesar Rp132 miliar lebih. Jumlah ini hampir menyamai target PAD Bukittinggi 2022 sebesar Rp134,366 miliar. Penyumbang Silpa terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Di antara proyek yang bernilai signifikan menyumbang Silpa, pekerjaan pembangunan saluran drainase dari SMPN 1 sampai Rumah Potong Hewan. Jika dipersentasekan dengan target belanja daerah sebesar Rp783 miliar, maka jumlah Silpa 2021 ini berada di angka 16,97 persen.

Persentase ini akan makin lebih besar, jika dibandingkan dengan PAD tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, pada tahun 2020, realisasi PAD Bukittinggi berada di angka Rp84 miliar. Pada tahun 2021, realisasi PAD Bukittinggi Rp91,786 miliar lebih.

Disebutkan Ibra, Silpa yang besar merupakan output dari sebuah perencanaan yang tidak matang dan tahapan pekerjaan yang tidak terukur serta pengawasan yang sangat lemah dan kurang intensif di lapangan.

"Proyek drainase primer yang putus kontrak hingga kini belum selesai dikerjakan. Apakah nanti jika proyek ini selesai, masyarakat Bukittinggi benar-benar akan merasakan manfaat keberadaan drainase primer ini," tanya dia.

Fraksi PKS juga mempertanyakan, begitu proyek penanggulangan banjir ini selesai dikerjakan, persoalan banjir yang selalu mendera masyarakat Bukittinggi juga selesai dan teratasi.

"Ataukah Bukittinggi akan tetap banjir tatkala hujan deras, sehingga mubazirlah anggaran yang begitu besar digelontorkan untuk proyek tersebut," paparnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar