4 Juta Penduduk Sumbar Bermukim di Kawasan Hutan, Mahyeldi: Perhutanan Sosial Sangat Penting

Al Imran | Selasa, 12-07-2022 | 14:47 WIB | 317 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>4 Juta Penduduk Sumbar Bermukim di Kawasan Hutan, Mahyeldi: Perhutanan Sosial Sangat Penting<p>

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi memberikan arahan pada kegiatan SSF yang diinisiasi tim The International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) di Bukittinggi, Selasa. (satria)

BUKITTINGGI (12/7/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menilai, proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (Strengthening of Social Forestry/SSF in Indonesia), sangat relevan dengan visi, misi dan beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sudah tertuang dalam RPJMD Sumatera Barat 2021-2026.

Skema Perhutanan Sosial, menurut Mahyeldi, mendukung misi ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

"Pemberian akses pengelolaan hutan secara legal ke masyarakat melalui Perhutanan Sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan sumber daya hutan dan bagi peningkatan pendapatan petani hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Mahyeldi di Bukittinggi, Selasa.


Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat memberikan sambutan pada kegiatan SSF yang diinisiasi tim The International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

Dikatakan Mahyeldi, masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu seperti rotan, gaharu, manau, jengkol, petai serta pemanfaatan jasa lingkungan, tanpa harus menebang pohon, ekowisata dan pemanfaatan air.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad akan menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi "Pelopor" didalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia dan Sumatera Barat adalah "rumahnya perhutanan sosial."

Ini dapat dilihat pada tahun 2022 ini, Pemprov bersama DPRD Sumatera Barat, tengah mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perhutanan Sosial. Selain itu implementasi rencana perluasan areal Perhutanan Sosial, akan terus direalisasikan sesuai agenda yang telah tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Mahyeldi berpesan, Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus terus didorong untuk mengembangkan usaha yang produktif sehingga bisa bermanfaat bukan hanya manfaat ekologi tapi juga bermanfaat secara ekonomi dan sosial budaya.

"Potensi sumberdaya alam dan modal sosial yang luar biasa ini, masih belum terkonsolidasikan dan belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan fasilitasi untuk pengembangan aneka usaha produk hasil hutan pada Perhutanan Sosial dari berbagai pihak," terangnya.

Dalam pandangan Mahyeldi, Proyek SSF sangat tepat dan bisa berfungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

Komunikasi dan kolaborasi aktif sangat diperlukan antar pihak agar tujuan penyelenggaraan proyek SSF ini tercapai dan berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Sejak beberapa tahun terakhir, sudah banyak areal hutan yang diizinkan untuk dikelola masyarakat termasuk kelompok adat. Namun, praktik pembalakan liar, penggundulan hutan masih terjadi. Hal itu bisa dilihat dari bencana banjir longsor dan kekeringan yang seringkali terjadi," jelas Mahyeldi

"Khusus sektor kehutanan sudah banyak program untuk mencegah pembalakan liar ini. Salah satunya, melalui program kehutanan sosial, baik itu hutan nagari, hutan adat, maupun hutan kemasyarakatan," tambahnya.

Pemberian akses legal melalui perhutanan sosial diharapkan berkontribusi positif terhadap perawatan hutan dan meningkatkan pendapatan petani hutan.

"Pemprov Sumbar menyadari, 81,97 persen desa di Sumbar berada di sekitar hutan. Karena itu, kami harus hati-hati. Jika penduduk 5,5 juta, artinya sekitar 4 jutaan tinggal di wilayah hutan," sebutnya.

"Kami berkomitmen mengedepankan prinsip menjaga hutan dan Sumbar siap menjadi tuan rumah perhutanan sosial di Indonesia," tutupnya.

Sumbar Dukung Penuh

Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan, proyek SSF merupakan kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan Kementerian LHK.

"Proyek ini efektif dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. Kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi," ungkap dia.

Yaitu, Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat; Kabupaten Lampung Selatan (Lampung). Kemudian, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara).

Tujuan proyek SSF adalah untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial.

Adapun target proyek yang ingin dicapai adalah: pemberian hak akses pengelolaan kawasan hutan seluas 300.000 ha untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial; peningkatan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi 150.000 jiwa; serta mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO2e.

Untuk mencapai target proyek yang telah ditetapkan itu, terdapat tiga kegiatan utama proyek SSF yaitu: penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial; penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial; serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, Dirjen PSKL, Bambang Supriyanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra proyek di keempat wilayah provinsi, terkhusus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan.

Khusus kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bambang memberikan apreasiasi atas dukungannya yang tiada henti kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengembangan program nasional Perhutanan Sosial (PS).

Dia mengungkapkan, pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF kali ini adalah juga terkait dengan beberapa hal yaitu: Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development/IAD), yaitu di wilayah Kecamatan Harau.

Di Indonesia, Proyek SSF ini dilaksanakan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit PKPS) pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (sat)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar