Tunggakan Retribusi Pasar Tembus Rp11 Miliar, Nauli: Penyelesaian Tak Bisa One Man Show

Al Imran | Kamis, 14-07-2022 | 15:37 WIB | 262 klik | Kota Bukittinggi
<p>Tunggakan Retribusi Pasar Tembus Rp11 Miliar, Nauli: Penyelesaian Tak Bisa One Man Show<p>

Pasar Atas Bukittinggi.

BUKITTINGGI (14/7/2022) - Tunggakan pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah pasar di Kota Bukittinggi, mencapai angka Rp11 miliar lebih. Tunggakan itu berasal dari retribusi atau sewa yang belum dibayarkan pedagang sejak tahun 2019, 2020 dan 2021.

"Tunggakan sejumlah toko, paling dominan tersebut berada di Pasar Aur Kuning," ujar Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bukittinggi, Nauli, Kamis.

Untuk penyelesaian tunggakan itu, Nauli menyebut, telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2 hingga 3, terkait tunggakkan yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya tersebut.


"Ini merupakan beban utang kota, sejak pemerintahan periode lalu. Kita akan terus melakukan upaya penyelesaian tunggakan retribusi ini," ungkap dia.

"Tunggakkan itu bukan kinerja ambo (saya-red), bukan juga kinerja pemerintahan saat ini. Tapi, utang-utang dari dulu," tambah Nauli.

Regulasi Pasar Atas belum Ada

Menurut Nauli, tak adanya regulasi untuk Pasar Atas, membuat pungutan berupa retribusi atau sewa ke pedagang, belum dapat dilakukan.

"Terlepas dari sorotan DPRD dan segala macamnya, hal ini saya rasa tidak hari ini saja. Dari dulu Pasar Atas sebelum dihibahkan dan setelah dihibahkan, selalu jadi sorotan," paparnya.

"Jadi gini, kadang ketika kita tidak di bidang ini (pasar-red), saya ini baru. Ketika saya di aset dulu dan Bappeda dulu, memang sangat gampang men-justice, yang mengatakan Dinas Pasar gini-gini gampang," terangnya.

"Cuma ketika kita masuk ke sistem, tidak semudah itu," ucapnya.

Menurut Nauli, ketika membuat suatu produk hukum misalnya. Itu harus ke bagian hukum. Kenapa tak ke bagian hukum ditanya, bagaimana usaha membuat produk hukum.

"Bagaimana pun, ujung-ujungnya harus ada satu produk hukum yang kita pakai untuk memungut sewa di Pasar Atas. Yang berwenang mengeluarkan produk hukum, tentu bagian hukum dan HAM," terangnya.

"Tak saya sendiri, ndak saya. Saya kini selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang membidangi teknis kegiatan," sebutnya.

"Bagaimanapun, kita punya bagian hukum, di atas itu punya Inspektorat selaku Sistem Pengendali Interen Pemerintahan (SPIP). Jadi, ini bukan kerja saya one man show, bukan gitu," tukasnya.

Manurut dia, pihaknya memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan No 21 Tahun 2021 dan memperhatikan UU Cipta Kerja, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

"Kami bukan lembaga independen seperti swasta. Sewa Rp1 juta per bulan, harus bayar. Ndak mau, keluar. Ndak bisa seperti itu," ungkap dia.

"Sama-sama kita ketahui, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pasar belum diundangkan dari tahun 2019," ungkapnya.

"Dari tahun 2019 sampai hari ini di tahun 2022, yang baru saya paraf sebentar ini Ranperda Pasar Rakyat yang akan difasilitasi Bagian Hukum bersama DPRD ke provinsi," ungkapnya.

"Jadi, persoalannya --belum dapat dipunggut retribusi atau sewa di Pasar Atas-- bukan saya saja. Tolong lah lihat ini sebagai sistem pemerintahan, saling terkoneksi satu sama lainnya," terang dia.

"DPRD tidak boleh berbicara seolah-olah itu kesalahan pemerintah, karena kami melahirkan produk hukum itu kan bersama-bersama DPRD juga," imbuhnya.

Diketahui, sewaktu Wali Kota Bukittinggi dijabat Ramlan Nurmatias, Pemko Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar per tahun, untuk biaya operasional dan pemeliharaan Pasa Ateh, agar tetap terawat dengan baik. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar