Mahyeldi Luncurkan KTP Digital, Sumbar jadi Provinsi Perdana di Indonesia

Senin, 18 Juli 2022, 22:20 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
Mahyeldi Luncurkan KTP Digital, Sumbar jadi Provinsi Perdana di Indonesia
Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbar, Besri Rahmad dan Yusri (Kepala OJK Sumbar), pada peluncuran KTP digital di Padang, Senin. (humas)

PADANG (18/7/2022) - Sumatera Barat jadi daerah pertama dari 34 provinsi di Indonesia, menerapkan identitas kependudukan (KTP) digital. Identitas digital merupakan transformasi KTP-el fisik jadi identitas digital pada telepon selular.

Dengan sistem autentifikasi dan keamanan yang canggih, identitas digital sulit untuk dipalsukan, dicuri ataupun hilang, jika dibandingkan dengan identitas maupun dokumen kependudukan dan pencatatan sipil manual.(Baca: Ini Cara Membuat KTP Digital Berikut Perbedaannya dengan KTP Elektronik)

"Saat ini, data kependudukan sangat penting dalam proses pelayanan pada masyarakat. Semua layanan yang terkait dengan penduduk, harus terintegrasi dengan data kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri, supaya lebih akurat dan tepat sasaran," ungkap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi jadi keynotes speaker dalam kegiatan peluncuran itu. KTP digital ini merupakan buah dari gerak cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sehingga bisa segera diluncurkan dan jadi yang pertama di Indonesia.

Baca juga: Gubernur Wacanakan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi jadi Nama Masjid Raya Sumbar, Ini Kata Ketua LKAAM

"Data kependudukan ini bagi lembaga pemerintah atau non pemerintah yang sudah mempunyai data base layanan, lebih mudah untuk melakukan pencocokan dengan data kependudukan yang ada pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga datanya terverifikasi dan valid," tutur Mahyeldi.

Dia mengatakan, banyak manfaat dari Akses Data Kependudukan di antaranya penanganan dan pengendalian Covid-19 berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK), verifikasi dan validasi data penduduk yang menerima Bansos.

Selanjutnya, verifikasi dan validasi penerima bantuan UMKM, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta sektor lainnya. Sehingga, semua bantuan yang dirancang pemerintah, penerimanya jadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbar, Besri Rahmad, juga menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Nagari sebagai mitra kerja Dukcapil dalam hal pencapaian target Kartu Identitas Anak (KIA).

Baca juga: Mudik Lebaran, Mahyeldi: Perbaikan Jalan Nasional yang Rusak Akibat Banjir Tuntas H-7

"KTP identitas anak juga merupakan bentuk perlindungan negara kepada warganya dan bentuk kasih sayang kita kepada anak," ungkap Besri. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: