Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi

DPP PJS Ingatkan Polres Bireun Tak Keliru Menindaklanjuti Sengketa Karya Jurnalistik

Al Imran | Rabu, 20-07-2022 | 06:16 WIB | 189 klik | Nasional
<p>DPP PJS Ingatkan Polres Bireun Tak Keliru Menindaklanjuti Sengketa Karya Jurnalistik<p>

Imfografis.

JAKARTA (20/7/2022) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) meminta penyidik Polres Bireuen, memproses laporan Fatimah Zuhra terhadap wartawan ajnn.net, Mulyana Syahriyal, sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Plt Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba menilai, proses reportase yang dilakukan wartawan ajnn.net itu sangat kuat sehingga memenuhi syarat diproses sesuai kaedah dalam UU Pers.

"Wartawan akan bekerja secara professional. Jika sudah mengantongi data yang kuat maka pasti akan dijadikan karya jurnalistik untuk disiarkan," ungkap Mahmud Marhaba.


"Apalagi itu merupakan sebuah kejadian di lapangan yang dibuktikan foto pegawai Mahkamah Syariah Bereuen didampingi anggota kepolisian saat eksekusi dilakukan. Itulah namanya reportase pandangan mata," tambah Mahmud Marhaba yang juga ahli pers dari Dewan Pers.

Karenanya, Mahmud Marhaba mengecam tindakan pelaporan ke polisi. Tidak berdasar.

Peristiwa pelaporan wartawan ajnn.net ini dilatarbelakangi karya jurnalistik terhadap peristiwa penyitaan satu unit rumah mewah yang familiar di masyarakat Bireuen dengan sebutan "Gedung Putih," pada Kamis, 16 Juni 2022 lalu.

Rumah itu terletak di Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang. Rumah ini disita Mahkamah Syariah Bireun.

Penyitaan ini kemudian jadi sebuah produk jurnalistik dan telah ditayang melalui media siber ajnn.net tertanggal 16 Juni 2022.

Akhirnya, berita itu dilaporkan oleh Fatimah Zuhra yang merupakan adik kandung T Saladin, pemilik rumah mewah "Gedung Putih," dengan menyeret wartawan AJNN, Mulyana Syahriyal ke pihak Polres Bireuen.

Dewan Pers, bukan Polisi

Mahmud Marhaba menegaskan, masyarakat yang merasa keberatan atas sebuah pemberitaan atau merasa dirugikan oleh hasil karya jurnalistik, hendaknya menempuh cara elegan dan tepat.

Karena, persoalan sengketa hasil karya jurnalistik tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian.

"Mekanisme sengketa pers tidak bisa diselesaikan di polisi, itu salah alamat," tegas Mahmud.

Masyarakat harus tahu benar, terangnya, bahwa ada acuan yang telah disepakati bersama antara Dewan Pers dan Kepolisian.

Yakni, adanya nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI No 03/DP/MoU/III/2022, No: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Plt Ketua Umum PJS itu mengatakan, pihak kepolsian pun seharusnya berkordinasi dengan Dewan Pers, ketika ada masyarakat yang melaporkan terhadap hasil karya jurnalistik atau ketidakpuasan masyarakat atas sebuah pemberitaan.

"Di setiap daerah atau provinsi, sudah ada ahli pers dari Dewan Pers. Seyogianya pihak kepolisian melakukan konsultasi dengan mereka, sehingga tidak salah langkah yang berakibatkan fatal," tegas Mahmud ketika dimintai keterangannya, Selasa (19/7/2022) melalui telepon selulernya.

Demikian halnya dengan pemanggilan wartawan oleh pihak kepolisian terhadap laporan masyarakat.

"Jadi, di setiap media, ada penanggungjawabnya. Dialah yang bertanggungjawab atas sebuah produk jurnalistik yang telah ditayang oleh media tersebut."

"Bukan wartawannya yang dimintai keterangan, melainkan penanggungjawab atau pemimpin redaksi dari media tersebut. Itulah fungsinya seorang pemimpin redaksi atau penanggungjawab. Disini banyak para penyidik keliru menerapkan aturan soal karya jurnalisitik," tambah Mahmud.

Untuk itu, Plt Ketua Umum PJS meminta agar Kapolda Aceh turun tangan atas laporan masyarakat yang sudah mencederai tugas jurnalistik itu.

"Hendaknya Kapolda segera turun tangan atas kasus ini sehingga tidak mencederai hasil kesepahaman bersama antara Polri dan Dewan Pers."

"Ini harus menjadi pelajaran bersama bagi insan pers, kepolisian maupun masyarakat. Apalagi saya mendapat laporan jika pihak kepolisian telah menghubungi wartawan AJNN, Mulyana Syahriyal untuk dilakukan pemeriksaan."

"Parahnya lagi, kepolisian dikabarkan akan mendatangi kantor AJNN di Banda Aceh untuk meminta keterangan di redaksi AJNN. Ini salah besar dan laporan itu wajib ditolak," tegas Mahmud Marhaba dengan nada kesal.

Mahmud berjanji akan segara menghubungi Kadiv Humas Polri untuk dilakukan evaluasi terhadap kerja anggota Polres Bireuen di Banda Aceh yang menurut dirinya keliru dalam menjalankan aturan yang ada.

"Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan yang bertugas di lapangan secara profesional" tutup Mahmud mengakhiri. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar