Hutama Karya Siap Kucurkan Rp758 miliar untuk Bangun Tol Sicincin-Padang, Ini Syaratnya

Selasa, 26 Juli 2022, 21:14 WIB | Kabar Daerah | Kab. Padang Pariaman
Hutama Karya Siap Kucurkan Rp758 miliar untuk Bangun Tol Sicincin-Padang, Ini Syaratnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi memimpin rapat pembahasan pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, Senin sore. (humas)

PADANG PARIAMAN (25/7/2022) - Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru masih menyisakan masalah pada 571 bidang lahan yang belum tuntas di ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman. Ke-571 bidang lahan tersebut, berada pada progres penyelesaian yang beragam.

Di antaranya, 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal. Selain itu, juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

"Penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas, dalam satu tahap pengerjaan, tidak on the spot pada beberapa titik terpisah sehingga menyulitkan pekerjaan fisik," ungkap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Senin sore saat memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Dalam pengarahannya, Mahyeldi meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut, segera dituntaskan agar PT Hutama Karya bisa segera bekerja.

Baca juga: 7 Bulan Menjabat, Zefnihan Digantikan Fauzan Hasan jadi Pj Wali Kota Sawahlunto, Ini Pesan Mahyeldi

"Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 Km dari 20,5 Km. Masalahnya apa? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule-nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," tegas Mahyeldi.

Sementara, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur yang turut hadir bersama Sekda dan jajaran terkait menyampaikan, beberapa kendala di lapangan di antaranya persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui.

Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Meski begitu, dia menyampaikan, pihaknya bersama tim dilapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

Baca juga: Libur Lebaran 2024, Program Desa Wisata Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan

Sementara, perwakilan PT Hutama Karya, Roy mengungkapkan, pihaknya menyiapkan dana Rp28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp17 miliar.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: