Pergub Penyelenggaraan Pariwisata Halal Disuarakan

Al Imran | Kamis, 28-07-2022 | 14:56 WIB | 121 klik | Kota Bukittinggi
<p>Pergub Penyelenggaraan Pariwisata Halal Disuarakan<p>

Dekan FEBI UIN Imam Bonjol Padang, Ahmad Wira menjelaskan urgensi pariwisata halal pada kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Pariwisata Sumbar, di Bukittinggi, Kamis. (satria putra)

BUKITTINGGI (28/7/2022) - Dekan FEBI UIN Imam Bonjol Padang, Ahmad Wira menyebut, ketentuan umum pariwisata halal sebagai seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi dan aksesibilitas, yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.

"Penyelenggaraan pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung kerersediaan produk dan jasa wisata," jelas Ahmad Wira di Bukittinggi, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya, saat jadi pembicara pada sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.


Sosialisasi itu digelar di Bukittinggi, dengan menghadirkan berbagai pelaku industri pariwisata. Sosialisasi ini digelar Dinas Pariwisata Sumbar.

Menurut kaidah usul fiqih, sambung Ahmad Wira, segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ada juga paksaan dalam beragama, tapi jika sudah jadi muslim tentu harus ikut aturan beragama Islam.

"Tidak ada paksaan untuk mengkhususkan usaha pada sektor halal. Tapi, jika sudah bersertifikasi halal, tentu ada indikator yang harus dipenuhi. Kita mesti mendudukkan cara pandang, bahwa regulasi ini hadir bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk memberi pelayanan yang lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Sumbar, Doni Hendra menyebut Pergub Sumbar No 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini, juga telah disosialisasikan sebelumnya di Batusangkar untuk enam kabupaten dan kota.

Kali ini menyasar daerah berbeda yaitu Kota Padangpanjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Sijunjung.

"Regulasi ini datang dari para ahli, termasuk MUI dan pelaku seni. Perda itu dibuat dengan berdarah-darah, banyak pihak juga yang menolak. Seiring dengan telah terbitnya Pergub sebagai aturan turunannya tentu perlu segera disosialisasikan," ujar Doni.

Menurut Doni, regulasi tersebut hadir untuk melayani wisatawan muslim dan non muslim. Misalnya ada rumah makan yang sudah disertifikasi halal, maka pasti terjamin kebersihannya dari awal sampai akhir. Ini tentu juga membuat semua wisatawan semakin nyaman.

"Ada tiga ruang lingkup. Meliputi destinasi, usaha pariwisata, dan pembinaan sertifikasi halal. Nanti akan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi jika sudah bersertifikasi," jelasnya.

Sesuai kewenangan, kata Doni, Dinas Pariwisata Sumbar membantu subsidi kepada 15 rumah makan untuk disertifikasi tahun 2022 ini. Rumah makan itu tersebar di Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Solok, dan Kota Padangpanjang.

"Tiga daerah itu menjadi andalan prioritas sebagai destinasi wisata halal yang dicanangkan tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini, ditambah lagi tiga yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dengan destinasi masjid terapung, lalu Kota Padang dengan destinasi Masjid Al Hakim Pantai Padang dan Masjid Raya Sumbar, serta Kota Bukittinggi. Semoga tiga daerah ini bisa pula mendapatkan alokasi sertifikasi rumah makan gratis pada tahun anggaran 2023," pungkasnya. (sat)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar