Marfendi Ditunjuk jadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Bukittinggi

Al Imran | Rabu, 03-08-2022 | 17:02 WIB | 98 klik | Kota Bukittinggi
<p>Marfendi Ditunjuk jadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Bukittinggi<p>

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar melantik TPPPS yang dipimpin Wawako Bukittinggi, Marfendi di Aula Balaikota, Rabu. (humas)

BUKITTINGGI (3/8/2022) - Perda RPJMD Bukittinggi menargetkan, angka stunting berada pada posisi 14 persen di tahun 2024. Pada tahun 2022 ini, angka stunting Bukittinggi berada di posisi 19 persen.

"Untuk itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari banyak SKPD, memiliki tugas masing masing dengan tujuan yang sama, menurunkan angka stunting," ungkap Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar saat mengukuhkan TPPS Bukittinggi yang dipimpin Wawako, Marfendi, di Aula Balaikota, Rabu.

Dikatakan Erman Safar, penurunan angka stunting ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.


Stunting ini diakibatkan kurangnya gizi kronis pada bayi, sehingga sang anak mengalami kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan berpengaruh pada kemampuan kognitifnya.

"TPPS ini bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergensi dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Bukittinggi," jelas Erman.

Dia menambahkan, tahun anggaran 2023 mendatang, anggaran untuk biaya gizi anak akan dinaikkan. Penyuluhan pada orang tua harus ditingkatkan, terutama pada pasangan yang baru menikah.

Dikesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenag dan DP3APPKB Bukittinggi tentang penguatan pendampingan calon pengantin dan remaja usia pranikah dalam rangka pencegahan resiko dan penurunan stunting.

Selain itu juga diserahkan bantuan DAK tahun anggaran 2022 oleh BKKBN Sumbar pada Pemko Bukittinggi sebesar Rp1,562 miliar lebih.

Sementara, Marfendi memastikan, TPPS akan segera mengkoordinasikan dan mengefektifkan kerja, agar penurunan angka stunting sesuai target Perda RPJMD tercapai. "Semua SKPD terkait harus bekerja maksimal," tegasnya.

"Kita rangkul semua, agar seluruh lini bergerak untuk memaksimalkan upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Dengan upaya ini, kita telah jadi bagian penting dalam menyelamatkan generasi muda penerus bangsa ini," tambah Marfendi.

Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Tati Yasmarni menjelaskan, TPPS ini dibentuk sesuai arahan BKKBN Sumatera Barat. Tim akan bekerja sesuai petunjuk yang ada.

Bukittinggi di Bawah Rerata Provinsi

Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Fatmawati mengapresiasi Bukittinggi yang telah mengukuhkan TPPS. Dimana, Bukittinggi merupakan kota ke-8 di Sumbar yang mengukuhkan TPPS.

"Kami apresiasi komitmen wali kota dalam penurunan stunting ini. Angka stunting di Sumbar berada di posisi 23 persen. Bukittinggi sudah berada di bawah rata rata provinsi. Ini patut di apresiasi," ungkap dia.

Namun, tahun 2024, harus ditargetkan ada berada di angka 14 persen sesuai Perda RPJMD. "Untuk itu, TPPS harus bekerja maksimal, khususnya untuk konvergensi percepatan penurunan stunting di Bukittinggi," ujarnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kabar Daerah