Kaukus Perempuan Parlemen RI: Nevi Zuairina Minta Keterwakilan Perempuan Tak Sekadar Legalitas Formal

BALI (3/8/2022) - Anggota FPKS DPR RI, Hj Nevi Zuairina menyampaikan pentingnya perempuan ada di parlemen sebagai penyeimbang gagasan dan berbagai peran tugas legislatif.

"Perempuan di parlemen, akan selalu mendorong afirmasi legislatif dan akselerasi kebijakan responsif gender," ungkap Nevi pada pertemuan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) bekerjasama dengan Westminister Foundation for Democracy (WFD) dan Jala Storia, di Bali, baru-baru ini.

Nevi menerangkan, kegiatan ini dipertanggung jawabi oleh KPP Provinsi Bali dan berlangsung di Swan Paradise by Pramana Desa Swan, Gianyar, Bali, Jumat, 29 Juli 2022.

Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2022, KPP Bali juga menggelar konsolidasi dengan pimpinan/ketua organisasi perempuan se-Bali. Baik yang bergerak di bidang hukum, LSM, komunitas, disabilitas dan adat.

Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik

"Acara ini berbentuk lokakarya dan saya hadir termasuk dari 55 anggota KPP RI dan KPP Daerah, 40 Ketua Organisasi Perempuan di Bali," ungkapnya.

"Dalam workshop juga dihiasi dengan stand UMKM dari kab/kota di Bali dengan tujuan untuk mempromosikan dan membangkitkan UMKM binaan KPP Prov Bali," tambah Nevi.

Politisi PKS ini mengapresiasi kegiatan-kegiatan perempuan parlemen ini yang dilangsungkan di daerah-daerah, tidak mesti di ibu kota. Harapannya, setiap provinsi termasuk Sumatera Barat, ada kegiatan seperti ini sehingga akan memberikan ekspose yang menyeluruh di wilayah Nusantara.

Nilai-nilai luhur di berbagai daerah akan turut terangkat seiring dengan ekspose kegiatan perempuan parlemen sehingga masyarakat Indonesia akan semakin memegang teguh nilai budayanya dan menyadari bahwa setiap daerah memiliki kekayaan alam, adat dan budaya.

Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, untuk mengawali kepahaman bagi perempuan yang akan terjun di ajang kepemiluan, mesti memahami kebijakan afirmasi dalam sistem kepemiluan.

Penulis:
Editor:
Sumber: