Mahyeldi: Jangan Baca UU Provinsi Sumatera Barat dengan Sepotong Pasal

Al Imran | Kamis, 18-08-2022 | 11:56 WIB | 294 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Mahyeldi: Jangan Baca UU Provinsi Sumatera Barat dengan Sepotong Pasal<p>

Gubernur Sumbar, Mahyeldi

PADANG (17/8/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menilai, protes sebagian masyarakat terhadap UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat pengkerdilan masyarakat Suku Mentawai sebagaimana disampaikan berbagai elemen masyarakat.

"Dalam regulasi pengganti UU No 61 Tahun 1958 tersebut, semua terakomodir, khususnya Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Sumbar," tegas Mahyeldi.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi pada momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Gubernuran, Rabu pagi.


Menurut dia, UU tersebut harus dibaca dengan cermat dan komprehensif, pasalnya di dalam UU tersebut banyak pasal-pasal yang terkandung di dalamnya dan jangan terfokus kepada satu pasal saja, apalagi hanya satu ayat.

"Menurut saya tidak ada konflik dan diskriminasi. Kalau membaca undang-undang tersebut secara komprehensif, jangan fokus ke Pasal 5c saja, di sana tertulis dengan jelas Sumbar memiliki 19 kabupaten dan kota dan Kepulauan Mentawai masuk di dalamnya," tutur Mahyeldi.

Selanjutnya dia mengatakan, ada beberapa program pembangunan yang sedang berjalan di Mentawai seperti Trans Mentawai, Bandara Rokot, pelabuhan serta mengajak investor untuk memenuhi kebutuhan listrik di Mentawai.

Mendukung pernyataan gubernur, Wagub Audy Joinaldy, menambahkan bahwa dalam Presidensi G20 pada 15-16 November 2022 mendatang, akan membahasa terkait pembangunan di Kepulauan Mentawai.

"Yang kita bawa khusus nanti di bulan November pada Presidensi G20 nantinya pembahasan yang akan kita tekankan terkait Kepulauan Mentawai," terang Audy.

Mahyeldi juga berpesan kepada media, untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, ia mengatakan karena saat seperti sekarang ini semua elemen masyarakat perlu meningkatkan solidaritas untuk memacu keberhasilan motto Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

"Kepada para teman-teman media dan pengamat, tolong cerdaskan masyarakat dengan pengamatan yang komperhensif," ungkapnya.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Forkopimda, gubernur juga secara khusus membahas kritikan terhadap UU Provinsi Sumbar.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Devi Kurnia, persoalan itu hanya diakibatkan salah persepsi sebab tidak ada keistimewaan Provinsi Sumbar dalam regulasi tersebut seperti isu yang beredar.

"Undang-Undang Sumbar ini dasarnya hanyalah pembaharuan dari UU sebelumnya tentang pembentukkan Sumatera Tengah. Adanya isu UU ini untuk menjadikan Sumbar bersyariah, itu tidak benar."

"Ini bukan UU tentang keistimewaan seperti di Aceh. Termasuk isu keterabaian Mentawai juga tidak benar. Semua sudah clear tentang pernyataan kepulauan Mentawai, semua terakomodir, ini hanya masalah tafsir," tegas Devi Kurnia. (kyo)

.

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar