Dewan Pers Sampaikan DIM dan Reformulasi RUU KUHP, Ini Respon Komisi III DPR

Al Imran | Rabu, 24-08-2022 | 08:57 WIB | 267 klik | Nasional
<p>Dewan Pers Sampaikan DIM dan Reformulasi RUU KUHP, Ini Respon Komisi III DPR<p>

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa.

JAKARTA (23/8/2022) - Dewan Pers ajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan reformulasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Komisi III DPRI RI, Selasa.

"Semoga, DIM dan reformulasi KUHP tersebut dapat segera diterima Pemerintah. Sehingga, isi RKUHP bisa senafas dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, dikutip dari laman website dpr ri.

Hal itu dikemukakan Desmond saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Dewan Pers, Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI), dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.


Desmond juga merasa tercerahkan atas reformulasi yang disampaikan Dewan Pers. Katanya, Komisi III DPR RI akan berupaya mengakomodasi masukan yang disampaikan.

"Namun, saya menyarankan Dewan Pers juga audiensi kepada perwakilan pemerintah, sehingga pembuat peraturan perundang-undangan menerima masukan yang disampaikan," usul Desmon.

Politisi Fraksi Gerindra tersebut, akan mengupayakan Dewan Pers bisa bertemu dengan tim ahli atau para pakar penyusun RKUHP untuk memastikan pembahasan reformulasi yang diajukan Dewan Pers.

"Kita berharap Dewan Pers bisa bertemu dengan tim ahli pemerintah agar gayung bersambut. Kalau tidak bersambut juga, kita revisi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk kita jadikanlexspecialis," tandas Desmond.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan juga meminta masukan Dewan Pers itu diakomodasi. Sehingga, sambung Hinca, revisi KUHP kedepannya selaras dengan UU Pers.

"Saya tidak beradu argumentasi, tapi saya ingin mengatakan sudah selayaknya ini harus kita perjuangkan karena ini sudah lama sekali, agar UU Pers sejalan dan senapas dengan revisi KUHP tadi," tegas Politisi Fraksi Demokrat itu.

Sebelumnya, Dewan Pers saat rapat menyampaikan sejumlah reformulasi ketentuan karena dianggap mengancam kebebasan jurnalistik.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ninik Rahayu menganggap ada 20 pasal dalam revisi KUHP yang mengancam kebebasan pers.

Dewan Pers salah satunya mengusulkan reformulasi terhadap Pasal 218 ayat 2 revisi KUHP tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 219 tentang Penyiaran Pernyataan yang dianggap menghina Presiden dan Wakil Presiden juga diusulkan diubah.

Ketentuan tersebut diminta disempurnakan dengan pengecualian terhadap kegiatan jurnalistik.

Pasal 219 direformulasi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat martabat sebagaimana maksud ayat 1 Pasal 218, jika dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum atau pembelaan diri.

Selain itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli mengusulkan reformulasi Pasal 263 tentang Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.

Disarankan, berita yang disiarkan insan jurnalistik dan dianggap hoaks, diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan dipidana.

"Kalau ini masuk, maka potensi kriminalisasi pers menjadi terbuka," tuturnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar