Nevi Zuairina: Fasilitasi Ekspor Produk Makanan Halal dari UMKM Lokal

Al Imran | Rabu, 31-08-2022 | 06:31 WIB | 185 klik | Nasional
<p>Nevi Zuairina: Fasilitasi Ekspor Produk Makanan Halal dari UMKM Lokal<p>

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa. (humas dpr ri)

JAKARTA (30/8/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mendorong Kementerian Perdagangan untuk melihat potensi-potensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terutama produk-produk makanan halal.

Hal ini disampaikan Nevi kepada Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Mungkin Pak Menteri (Perdagangan), kita bisa melihat bagaimana negara tetangga seperti Malaysia bahkan Thailand, mereka mengekspor makanan halal bahkan justru itu dicari di seluruh dunia," ungkap Nevi.


"Orang barat juga makan yang halal, ya, dari Thailand dan Malaysia," tambah Nevi.

Kemendag diminta untuk lebih proaktif dan jelas untuk program terkait dengan ekspor serta memfasilitasi UMKM lokal agar bisa menembus pasar ekspor.

Ia mencontohkan di dapil wilayahnya yakni di daerah Sumatera Barat yang memiliki produk rendang yang sangat berpotensi untuk di ekspor.

Terlebih rendang juga mendapat peringkat pertama sebagai

World's Most Delicious Foods

oleh CNN.

"Jadi, bagaimana peluang ekspor makanan halal kita kedepan Pak Menteri. Karena banyak provinsi kita di Indonesia itu, sudah mengeluarkan produksi-produksi halal yang berpotensi, sehingga kita bisa mengekspor produksi makanan halal," ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Di sisi lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti mengenai ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

Kemendag juga diharapkan lebih proaktif dalam perjanjian-perjanjian internasional. Hal ini terkait dengan

supply

dari luar atau

import

untuk membantu ketahanan pangan.

"Karena kondisi dunia kita tidak baik-baik, ada krisis pangan dan energi bahkan inflasi. Sehingga dalam kesepakatan perdagangan, menjadi penting dimonitor agar manfaat perjanjian perdagangan tersebut seperti IK-CEPA dan RECP serta seperti perjanjian internasional lainnya, bisa bermanfaat bagi ketahanan pangan nasional," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II itu. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar