MK Tolak Uji Materi Dewan Pers, Eksisten 'Dewan Pers Indonesia' Pupus

Al Imran | Rabu, 31-08-2022 | 13:23 WIB | 204 klik | Nasional
<p>MK Tolak Uji Materi Dewan Pers, Eksisten 'Dewan Pers Indonesia' Pupus<p>

Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA (31/8/2022) - Uji materi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian dan Soegiharto Santoso ditolak majelis Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ketiga para pemohon tersebut terkait beleid yang mengatur mengenai entitasDewan Pers. Diimana, gugatan ini tak lepas dari pendirian Dewan Pers Indonesia yang diinisiasi sejumlah praktisi jurnalistik.

"Mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu siang ini.


Adapun Uji materi tersebut diajukan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021.

Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Adapun pasal-pasal dalamUU Persyang menjadi pokok uji materi yakni Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (3).

Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi 'Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Dalam huruf f menyebut Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sementara, Pasal 15 ayat (3) berbunyi Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Permohonan para pemohon dalam petitumnya meminta MK memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pembacaaan pertimbangannya, MK berpendapat bahwa normaPasal 15 ayat (2) huruf f dandan Pasal 15 ayat (5) yang didalilkan Pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Pada persidangan sebelumnya, pemerintah yang jadi salah satu tergugat dalam kasus ini menyebut, dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 jelas memberikan nomenklatur 'Dewan Pers' dan tidak ada nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers.

Sehinggan apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama 'Dewan Pers Indonesia' maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar