Darul Siska Ingatkan Pemerintah Tak Kecolongan di Wabah Cacar Monyet

Al Imran | Kamis, 01-09-2022 | 13:38 WIB | 256 klik | Nasional
<p>Darul Siska Ingatkan Pemerintah Tak Kecolongan di Wabah Cacar Monyet<p>

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

JAKARTA (31/8/2022) - Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska mempertanyakan langkah serta koordinasi yang telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap wabah cacar monyet di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Direktur Utama PT Biofarma.

"Kami ingin mendapatkan informasinya, sejauh mana kewaspadaan kita agar tidak menjadi pandemi cacar monyet. Saya kira ini perlu kita waspadai bersama sehingga semua sektor jangan kecolongan lagi. Sudah banyak masuk Indonesia lalu kita sibuk berteriak," ujar Darul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).


Lebih lanjut, Politisi dari F-Golkar ini juga menyinggung rencana pemerintah untuk mengimpor vaksin cacar monyet dari Denmark.

"Itu perlu uji klinis tidak? Atau bisa langsung digunakan. Sehingga kalau ada cacar monyet itu tidak perlu waktu lama untuk dilakukan vaksinnya," sambung dia.

Sebagai bentuk langkah antisipasi, dirinya juga mendukung PT Biofarma (Persero) mengembangkan vaksin monkeypox dalam negeri sebagai bagain dari strategi penanganan monkeypox.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat kebijakan nasional penanganan Monkeypox melalui koordinasi lintas sektor untuk membuat kebijakan nasional, peningkatan

surveilance

dan skrining dengan penguatan kapasitas laboratorium pemeriksaan, termasuk sekuensing genomik.

Selanjutnya, melakukan perencanaan yang matang dalam vaksinasi, termasuk sumber pembiayaan dan pemberdayaan holding BUMN farmasi.

Komisi IX juga mendorong komunikasi secara masif ke masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan Monkeypox.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny K Lukito menyampaikan strategi alternatif untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin Monkeypox di Indonesia.

"BPOM menawarkan beberapa alternatif akses apabila nanti akan diadakan vaksin dan obat Monkeypox," ujar Penny.

Pertama, melalui mekanisme

expanded access

uji klinik di mana subjek dipantau dan diukur respons imunnya terhadap Monkeypox.

Untuk vaksin dan obat yang masih dalam penelitian, pemasukannya melalui

SpecialAccessScheme

(SAS).

Kedua, melalui

Emergency Use Authorization

(EUA) sebagaimana vaksin Covid-19 berdasarkan izin penggunaan dalam skema emergensi yang diterbitkan beberapa negara.

"Bisa diterbitkan segera dalam 20 hari kerja EUA berdasarkan hasil evaluasi negara-negara yang telah memberi izin. Syarat utama harus ada pernyataan kondisi darurat secara resmi dari pemerintah," terang Penny.

Uji Klinik dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia dengan menyerahkan data-data persyaratan aspek khasiat, keamanan dan mutu.

Sejumlah produk vaksin cacar monyet yang dapat dilakukan percepatan EUA di Indonesia seperti vaksin Jynneos/Imvanex/Imvamune yang sudah disetujui di beberapa negara dengan sistem regulatori yang baik serta dapat diupayakan akses pendampingan lapora yang sudah dilakukakan.

"Strategi ketiga melalui

Special Access Scheme

(SAS) yang dapat diterapkan pada produk vaksin dan obat yang sudah disetujui di beberapa negara dengan sistem regulatori yang baik dalam jumlah terbatas dan penggunaan yang dikendalikan oleh program kesehatan," kata Penny. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar