Pemerintah Naikan Harga Pertalite, Solar, Pertamax, Politisi PKS: Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun
JAKARTA (3/9/2022) - Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kesulitan rakyat.
Ia sangat menyayangkan keputusan pemerintah ini, disaat rakyat sedang membangun kembali ekonominya yang sempat terpuruk dua tahun terakhir akibat Covid-19.
"Pemerintah tidak peka dengan kesulitan rakyat. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat miskin," keluh Rofik, merespon pengumuman kenaikan BBM terhitung pukul 14.30 WIB hari ini.
Baca Juga: Membubung Naik! Ini Harga Terbaru Pertalite, Solar dan Pertamax per 3 September 2022
Baca juga: Beli Gas LPG 3 Kg Gunakan Aplikasi MyPertamina, Politisi PKS: Jangan Sulitkan Masyarakat
Dijelaskan Rofik, kenaikan BBM jelas akan berimbas pada naiknya biaya transportasi yang kemudian berlanjut pada kenaikan harga-harga barang. Pendapatan rakyat akan tergerus, karena daya beli menurun.
"Ada banyak petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, dan sektor lain yang sangat terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi ini. Bantuan BLT yang dijanjikan, tidak sebanding bila dibandingkan dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. Ini tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat," tandas Rofik.
Rofik melihat, pemerintah selalu berargumen bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang kaya. Seharusnya, pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Bukan mencari jalan pintas menaikkan BBM bersubsidi.
Politisi fraksi PKS ini, juga mengkritisi sikap inkonsistensi Presiden Jokowi. Saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengkritik kebijakan BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kompensasi kenaikan BBM subsidi pada Juni 2013 yang dinilai tidak mendidik rakyat.
"Presiden Jokowi tidak konsisten. Dulu mengatakan BLT tidak mendidik rakyat, sekarang justru menerapkannya," ungkap Rofik.
Hal senada dikatakan sejawatnya, Diah Nurwitasari. Menurutnya, kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU