Erman Safar Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2022 dan RAPBD 2023

Al Imran | Senin, 12-09-2022 | 18:50 WIB | 234 klik | Kota Bukittinggi
<p>Erman Safar Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2022 dan RAPBD 2023<p>

Wako Bukittinggi, Erman Safar mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Bukittinggi 2022 dan Raperda RAPBD Bukittinggi 2023 pada rapat paripurna, Senin. (hamriadi)

BUKITTINGGI (12/9/2022) - Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menghadiri rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Bukittinggi 2022 dan Raperda APBD Bukittinggi 2023, Senin.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial didampingi dua Wakil Ketua DPRD itu, agendanya mendengarkan pemandangan umum enam fraksi atas hantaran Perubahan APBD Bukittinggi 2022 dan RAPBD Bukittinggi 2023.

Menurut Beny, pada Jumat (9/9/20222), Pemko Bukittinggi telah menghantarkan 2 Raperda, yaitu Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023.


"Rapat paripurna hari ini mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD," ucapannya.

Dari Fraksi Nasdem-PKB melalui juru bicara, Zulhamdi Nova Candra, mengapresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran.

"Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. Apakah PAD akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi," ujarnya.

Dedi Fatria dari Fraksi Amanat Nasional Persatuan menyebutkan, Pemko membutuhkan evaluasi mendalam khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Di APBD 2023, TAPD dan SKPD agar melakukan penyisiran secara informal. Selain itu, kepala daerah juga melakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai yang diharapkan," ucapnya.

Fraksi Golkar, dibacakan H. Syafril, fraksinya menyebutkan bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM.

Ia juga mempertanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.

Fraksi Demokrat melalui Erdison Nimli menyampaikan bahwa fraksinya meminta agar penyerapan anggaran, bukan sekadar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.

Arnis Malin Palimo, dari Fraksi PKS mengutarakan, pada hantaran R-APBD 2023, disampaikan defisit sebesar Rp203,1 miliar itu, bagaimana upaya konkrit yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang jumlahnya setara dengan sepertiga total proyeksi pendapatan.

Fraksi Gerindra dibacakan Shabirin Rachmat berharap pada agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar