Tanggapan Terkait Keanggotaan Parpol

Ada 11 Pengaduan Masyarakat di KPU Pesisir Selatan, Semuanya Melalui Kanal Info Pemilu

Al Imran | Senin, 12-09-2022 | 21:42 WIB | 799 klik | Kab. Pesisir Selatan
<p>Ada 11 Pengaduan Masyarakat di KPU Pesisir Selatan, Semuanya Melalui Kanal Info Pemilu<p>

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Gebril Daulay dialog dengan Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar dan 4 komisioner lainnya, pada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) tanggapan masyarakat termin pertama di KPU Pesisir Selatan, Senin.

PESISIR SELATAN (12/9/2022) - KPU Pesisir Selatan menerima 11 pengaduan masyarakat terkait keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Semua pengaduan itu diunggah masyarakat dari berbagai kecamatan pada laman Info Pemilu milik KPU RI pada menu tahapan pemilu sub menu partai politik (https://helpdesk.kpu.go.id).

Di dalam sub menu ini terdapat menu pendaftaran, tanggapan dan cek anggota partai politik.


"KPU sesuai tingkatannya, akan melakukan klarifikasi atas setiap laporan tertulis yang telah disampaikan masyarakat ini," ungkap Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Gebril Daulay saat monitoring dan evaluasi (Monev) tanggapan masyarakat termin pertama di KPU Pesisir Selatan, Senin.

Diketahui, KPU RI melahirkan beleid untuk menjamin kepastian informasi, publikasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terkait keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu 2024 yang terbagi dalam 4 termin yakni:

  • Termin I dengan jangka waktu 1 Agustus sampai 14 September 2022
  • Termin II dengan jangka waktu 15 September sampai 12 Oktober 2022
  • Termin III dengan jangka waktu 15 Oktober sampai 9 November 2022
  • Termin IV dengan jangka waktu 10 November sampai 7 Desember 2022

Mekanisme klarifikasi yang akan dilakukan terkait pengaduan masyarakat ini, ungkap Gebril, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Helpdesk wajib memeriksa pengaduan dari masyarkat yang ada pada aplikasi helpdesk.

2. Dalam memeriksa materi pengaduan, helpdesk wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, tidak memungut biaya dan wajib menjaga kerahasiaan.

3. Tindak lanjut klarifikasi akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota terhadap keanggotaan dengan metode klarifikasi secara langsung dengan menghadirkan masyarakat yang mengajukan tanggapan dan mempertemukan dengan partai politik dimaksud (proses klarifikasi dapat merujuk Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022)

4. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu (partai politik) karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah

5. Hasil tindaklanjut tanggapan masyarakat akan disampaikan melalui laman Info Pemilu yang nantinya akan ditambahkan fitur pengumuman dengan menambahkan penjelasan yaitu masyarakat yang mengisi tanggapan masyarakat.

6. Hasil klarifikasi dituangkan kedalam formulir MODEL BA TANGGAPAN MASYARAKAT-PARPOL dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

7. Penandatangan Berita Acara dilakukan di masing-masing tingkatan dan setiap Berita Acara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah benar dan akan ditetapkan kembali oleh KPU RI.

Monev ini, juga diisi dengan dialog bersama Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar beserta 4 komisioner lainnya, Medo Patria, Lili Suarni, Febriani dan Yon Baiki serta Afnel Suryasman (Sekretaris KPU Pessel).

Berbagai dinamika yang ditemukan selama proses verifikasi administrasi keanggotaan Parpol, diulas secara lebih dalam bersama Gebril yang didampingi tiga orang staf KPU Sumbar.

Salah satu topik yang cukup panjang dibicarakan, terkait lebarnya jurang perbedaan cara kerja antara KPU dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Pesisir Selatan, pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol ini.

Diketahui, pemeriksaan berbagai elemen yang akan jadi faktor penghambat seseorang dijadikan anggota partai politik, telah dilakukan verifikator KPU dengan memanfaatkan teknologi informasi. Juga sudah paperless.

Sementara, pengawasan dari Bawaslu masih secara manual, dengan cara mencatat pada kertas kerja yang telah disiapkan.

Selain itu, pengamatan valoranews di laman Info Pemilu, KPU RI masih belum menyediakan menu khusus yang menyediakan informasi, sudah sejauh mana pengaduan masyarakat ini telah ditindaklanjuti.

Tentunya, masyarakat pelapor ingin mengetahui, perjalanan pengaduannya ini sudah sampai dimana.

Jika masyarakat harus menunggu hingga selesainya Termin IV, baru kemudian KPU RI menggunggah hasilnya di fitur khusus, tentunya ini akan jadi keresahan tersendiri bagi masyarakat pelapor yang notabene adalah orang yang sudah sangat sadar dengan hak politiknya. (kyo)

Untuk melakukan pengecekan mengenai pencatutan nama oleh partai politik tertentu caranya adalah:

Hasil pencarian nantinya akan menampilkan apakah warga terdaftar sebagai anggota Parpol atau tidak.

Jika nama kamu ternyata dicatut oleh Partai Politik, maka KPU telah menyediakan laman pengaduan mengenai hal tersebut.

Cara melaporkan jika nama tercatut oleh Partai Politik tertentu:

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kab. Pesisir Selatan