Kendalikan Inflasi yang Tembus 8%, Mahyeldi: Diperlukan Upaya Diluar Rutinitas

Senin, 19 September 2022, 16:37 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
Kendalikan Inflasi yang Tembus 8%, Mahyeldi: Diperlukan Upaya Diluar Rutinitas
Gubernur Sumbar, Mahyeldi lakukan penanaman cabai di pekarangan istana gubernur sebagai pertanda pada Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat, Senin. (veri rikiyanto)

PADANG (19/9/2022) - Realisasi inflasi secara tahunan pada bulan Juli 2022 di Sumatera Barat, tercatat berada pada urutan ke-2 inflasi tertinggi secara nasional. Menembus angka 8,00% (yoy) sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.

Pada bulan Agustus 2022, tekanan inflasi di Sumatera Barat tercatat mulai mereda, dengan nilai capaian yang mengalami deflasi sebesar -0,96% (mtm), atau secara tahunan sebesar 7,11% (yoy).

Meskipun pada Agustus 2022 Sumatera Barat mengalami deflasi, namun tekanan inflasi masih cukup tinggi terutama di tengah kenaikan harga komoditas global yang juga berdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Upaya yang tidak biasa atau di luar rutinitas dalam rangka pengendalian inflasi, perlu terus dilakukan terutama untuk menjaga terkendalinya inflasi komoditas pangan bergejolak/volatile foods," ungkap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi pada Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat, Senin.

Baca juga: Pola Cuaca makin Tak Menentu, Mahyeldi: Cermat dalam Hitung Ketersediaan Pangan Penting

Upaya diluar rutinitas yang digagas Pemprov Sumbar, yakni:

  • 1. Gerakan menanam cabai di pekarangan. Secara simbolis, gerakan ini ditandai dengan menanam cabai di pekarangan istana gubernuran Sumbar oleh Mahyeldi dan undangan lainnya.
  • 2. Pembukaan Pasar Murah serentak di Kabupaten/Kota;
  • 3. Penandatangan komitmen dukungan GNPIP;
  • 4. Pemberian bibit cabai merah kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani;
  • 5. Pencanangan menggunakan dan memproduksi pupuk organik;
  • 6. Penandatangan pembukaan klaster baru untuk cabai merah;
  • 7. Pendampingan smart/digital farming;
  • 8. Pemberian bantuan Alsintan dan Saprodi.

Dikatakan, upaya lainnya menggelar bazar sembako/pasar murah bertempat di halaman parkir kantor gubernur Sumatera Barat pada 19-22 September 2022. Kegiatan ini diinsiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dinas Pangan, BULOG, UMKM, Klaster dan distributor utama komoditas pangan di Sumatera Barat.

Pasar murah ini diikuti 170 peserta yang terdiri dari :

  • 1. OPD terkait lingkup Ekonomi (Disperindag. Prov. Sumatera Barat, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan Hortikultura dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Biro Perekonomian dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan);
  • 2. Perum Bulog Divre Sumatera Barat;
  • 3. Perusahaan/Ditributor Pangan di Sumatera Barat;
  • 4. Klaster cabe dan bawang binaan Bank Indonesia;
  • 5. Pelaku UMKM makanan dan kerajinan
  • 6. Perbankan di Sumatera Barat;
  • 7. Perguruan Tinggi di Sumatera Barat.

"Penyelenggaraan kegiatan Bazaar Sembako diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat memperoleh komoditas pangan yang lebih terjangkau serta membantu promosi dan pemasaran produk UMKM," harap Mahyeldi.

Penyelenggaraan bazar sembako/pasar murah dapat dikunjungi oleh semua masyarakat Sumatera Barat.

Fasilitas dari panitia;

  • Kupon subsidi harga all products senilai Rp.5.000 per kupon (jumlah relatif terbatas);
  • Doorprize pada hari ke 4 (empat);
  • Pelayanan kesehatan dari Dinkes Prov Sumatera Barat;
  • Mobil penukaran uang baru bagi masyarakat dari Bank Indonesia;

Dikatakan Mahyeldi, berbagai rapat koordinasi juga terus dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, agar bersama-sama bersinergi menjaga kestabilan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: Musrenbang Terintegrasi Sumbar 2024, Gubernur: Momentum Menyusun Mimpi Besar Sumbar 2045

Salah satu arahan penting dalam rangka pengendalian inflasi, ungkap Mahyeldi, yaitu seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharapkan dapat mendorong pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk pengendalian inflasi melalui pemberian bantuan terhadap sektor transportasi, UMKM dan Penyaluran Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Halaman:

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: