Penyesuaian Harga BBM jadi Tantangan Pengendalian Inflasi Sumatera Barat, Ini Penjelasan BI

Al Imran | Senin, 19-09-2022 | 17:03 WIB | 204 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Penyesuaian Harga BBM jadi Tantangan Pengendalian Inflasi Sumatera Barat, Ini Penjelasan BI<p>

Kepala BI Sumbar, Wahyu Purnama A saat Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin. (vebi rikiyanto)

PADANG (19/9/2022) - Pemulihan ekonomi diujung pandemi covid19 telah meningkatkan permintaan begitu tinggi terhadap barang dan jasa, termasuk terhadap komoditas pangan. Kemudian, dibarengi dengan terjadinya ketidakstabilan kondisi ekonomi makro global dan perang Rusia Ukraina yang menyebabkan terjadinya gangguan pasokan BBM dunia dan berbagai komoditas seperti pupuk, kedele, terigu.

Di dalam negeri juga terjadi curah hujan yang tinggi di beberapa daerah termasuk di Sumatera Barat. Kondisi tersebut beriringan dengan tingginya permintaan terhadap komoditas pangan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2022, seiring dengan bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan liburan anak sekolah tahun 2022.

"Dengan gambaran kondisi di atas, secara global, dunia dibayangi stagflasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau turun serta inflasi yang tinggi," ungkap Kepala BI Sumbar, Wahyu Purnama A saat Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Senin.


Di Indonesia, ungkap Wahyu, inflasi nasional bulan Juli mencapai 4,94%, melewati target 3% +- 1%. Di beberapa daerah terjadi tekanan inflasi yang cukup tinggi, yang berasal dari komoditas volatile foods. Termasuk pula di provinsi Sumatera Barat yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, dengan inflasi tahunan volatile food mencapai 19,55% (yoy) dan inflasi umum tahunan mencapai 8,01%.

Pada bulan Agustus 2022, dengan terjadinya deflasi sebesar 0,95%, Realisasi inflasi Sumatera Barat, secara tahunan turun menjadi sebesar 7,11% (yoy) dan inflasi volatile food turun menjadi 13,80%. Namun angka tersebut masih jauh di atas sasaran target inflasi nasional yang sebesar 3 1%, dan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) yang sebesar 1,96% (yoy).

"Realisasi inflasi tersebut menjadikan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan peringkat inflasi ke-2 tertinggi secara nasional," ungkap Wahyu.

Realisasi inflasi di Sumatera Barat hingga Agustus 2022, terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas volatile foods yakni cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, tomat, cabai hijau, daging sapi dan beberapa jenis ikan, sebagai dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan tersebut akibat curah hujan yang tinggi, kenaikan biaya produksi karena peningkatan harga pupuk dan harga pakan unggas.

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan harga pada minggu 1 dan ke-2 September 2022 ini, harga beberapa komoditas volatile food juga menunjukkan tren peningkatan yakni beras, daging ayam ras, daging sapi dan telur ayam ras.

Di samping itu, tekanan inflasi Sumatera Barat juga dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas administered price, terutama angkutan udara (pada bulan Juli memiliki andil kedua setelah cabai), tarif dasar listrik, dan bahan bakar rumah tangga/LPG).

"Tantangan pengendalian inflasi tahun 2022 juga semakin meningkat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal bulan September 2022 ini. Berdasarkan data historis kami, penyesuaian harga BBM akan memberikan tekanan yang tinggi pada inflasi Sumatera Barat," ungkap Wahyu.

Sehubungan dengan semakin tingginya risiko inflasi tersebut, menurut Wahyu, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi yang lebih intensif dan extra effort dari seluruh anggota TPID untuk menjaga inflasi Sumatera Barat agar dapat lebih terkendali.

Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu, ungkap dia, telah memberikan arahan agar semua anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah meningkatkan sinergi dan komitmen dalam menjaga inflasi komoditas pangan dan memperkuat ketahanan pangan dengan mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh wilayah di Indonesia.

GNPIP merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat nation-wide, untuk merespon tingginya tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak (volatile foods), melalui upaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sehingga harga pangan dapat dijaga stabil.

Selanjutnya, pemerintahan pusat melalui beberapa Kementerian dan Lembaga juga telah mengeluarkan beberapa arahan dan kebijakan antara lain menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi.

Kemudian, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transport Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan alokasi dana perlindungan sosial.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dan kebijakan Pemerintahan Pusat dimaksud, telah dilaksanakan peluncuran GNPIP pertama kali di Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2022 yang diikuti dengan pencanangan GNPIP diprovinsi lain di Indonesia. Tingkat Sumbar, dilaksanakan pencanangan GNPIP hari ini yang dihadiri semua kabupaten/kota.

Pada GNPIP Provinsi Sumatera Barat ini, ungkap dia, akan ditandai dengan pencanangan Gerakan Menanam Cabai di pekarangan dan polybag (urban farming) dan Pembukaan Pasar Murah, penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan GNPIP.

Kemudian, pemberian bibit cabai kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani, pencanangan gerakan memproduksi dan menggunakan pupuk organik, pembukaan klaster cabe baru dan program pendampingan digital farming serta pemberian bantuan Alsintan dan Aaprodi.

Untuk pelaksanaan pasar murah Provinsi Sumbar yang dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dilaksanakaan di Halaman Kantor Gubernur mulai hari ini 19-22 September 2022. Pasar Murah ini akan menyediakan beraneka ragam komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar.

"Dalam kegiatan pasar murah Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan GNPIP dan pasar murah dan juga akan melakukan pelayanan penukaran uang emisi baru serta sosialisasi program cinta, bangga dan paham Rupiah di lokasi pasar murah tersebut," ungkapnya.

Untuk pencanangan Gerakan Menanam Cabai di pekarangan, akan dimulai dengan menanam cabai di halaman rumah dinas gubernur Sumbar. Hal ini untuk menunjukkan komitmen gubernur untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumbar, bukan hanya petani dan kelompok wanita tani, namun juga ASN, lembaga pemerintah dan swasta dan ibu rumah tangga agar bersama-sama menanam cabai dan komoditas hortikultura lainnya seperti bawang dan sayuran di pekarangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dapat memitigasi kenaikan harga pangan sehingga terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan," harap Wahyu.

"Apresiasi kami sampaikan kepada kabupaten/kota yang telah memulai rangkaian kegiatan GNPIP dengan melaksanakan gerakan menanam caba di pekarangan dan pasar murah seperti di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Sijunjung, Pasaman Barat, Kota Solok, Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh," tambah dia.

Sebagai peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan, Bank Indonesia Sumbar juga memiliki klaster ketahanan pangan yakni Bawang Merah (Kabupaten Solok), Padi Organik (Agam), hortikultura (Payakumbuh -yang baru saja passing out). "Setelah GNPIP ini, kami akan memulai klaster baru yakni klaster cabai di Kabupaten Tanah Datar," tambahnya. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar