DOSB Harap Sumatera Barat Miliki Aplikasi Khusus Ojol, Seperti Ini Respon Gubernur

Al Imran | Senin, 10-10-2022 | 22:52 WIB | 305 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>DOSB Harap Sumatera Barat Miliki Aplikasi Khusus Ojol, Seperti Ini Respon Gubernur<p>

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi foto bersama dengan perwakilan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Sumbar Bersatu (DOSB), Senin. (humas)

PADANG (10/10/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menerima audiensi sejumlah perwakilan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Sumbar Bersatu (DOSB), Senin.

Dalam audiensi di ruang rapat istana gubernuran itu, salah satu perwakilan DOSB, Adink menyampaikan, dampak kenaikan harga BBM, penerapan sanksi kepada izin usaha aplikator yang tidak mematuhi regulasi.

Kemudian, pemerataan tarif sesuai dengan Keputusan Kemenhub No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.


Dia mengatakan, nasib para ojol sekarang sangat miris karena banyaknya potongan komisi dari pihak aplikasi ditambah naiknya harga pertalite. Akibat dari semua itu, pendapatan para Ojol perharinya hanya berkisar Rp35 ribu.

Selanjutnya, ia berharap, gubernur mencabut izin aplikator yang tidak patuh terhadap regulasi dari Kementerian Perhubungan. Ia juga menyarankan dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), membuat aplikasi khusus yang beroperasi di Sumbar.

Terkait pembuatan aplikasi Ojek Online yang dikelola oleh Pemda tersebut, mendapat respon positif Mahyeldi.

"Hal ini akan menguntungkan Ojol, apalagi sekarang perusahaan aplikator tersebut banyak sekali potongan komisinya. Itu sangat merugikan pelaku ojek online dan konsumen," ucap Mahyeldi.

Mendukung suara para driver ojol, Kepala Dinas Penghubung, Heri Nofiardi mengatakan, Sumbar punya aplikasi yang dikelola UPT dari Kominfo atau BUMD. Maka, potongan-potongan tarif yang cukup banyak tersebut bisa diminimalisir.

"Seperti Aplikasi Ojek Online Karya Anak Nagari (AJO), yang sekarang sudah terhenti. Sekarang harus kita buat lagi aplikasi semacam itu, agar kawan-kawan driver ojol ini bisa mendapat keuntungan dari tarif biaya layanan dan biaya pemesanan yang selama ini, biaya tersebut langsung diterima pihak aplikasi. Para driver hanya menerima biaya transportasi saja," ucapnya.

Mendukung hal tersebut, Mahyeldi menginstruksikan pada Dinas Kominfo, untuk berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi ojol tersebut.

Kepala Dinas Kominfo, yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Indra Sukma mengatakan, terkait inovasi aplikasi tersebut pihak Diskominfotik akan berkoordinasi dengan Tim IT dan mengejar pembuatan aplikasi tersebut.

Ketua Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI), Azwar Siri mengatakan, pihak pelaku usaha (Ojol) dan konsumen membutuhkan 3K yaitu keamanan, kenyamanan dan keekonomisan. Pihak Ojol pun butuh kesejahteraan.

Ia berharap, adanya kebijakan lebih lanjut terkait tarif ojol, karena ada beberapa aplikator nakal yang menurunkan tarif yang tidak sesuai Permenhub.

Kepala Dinas Perhubungan, Heri Nofiardi menjelaskan, dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 564 Tahun 2022 terdapat tiga pembagian zonasi tarif ojek online. Wilayah Sumbar termasuk dalam Zona I.

"Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500," terangnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar