Netralitas Pegawai di Pemilu 2024, Asrul: Taati Profesionalitas Sesuai UU ASN

Al Imran | Selasa, 18-10-2022 | 19:05 WIB | 214 klik | Kota Padang Panjang
<p>Netralitas Pegawai di Pemilu 2024, Asrul: Taati Profesionalitas Sesuai UU ASN<p>

Wakil Wali Kota Padang, Asrul memperlihatkan Pakta Integritas yang ditandatangani bersama kepala daerah lainnya di Sumbar, pada Rakor Bawaslu Sumbar dengan Kepala Daerah di Padang, Selasa. (kominfo)

PADANG (18/10/2022) - Wakil Wali Kota Padang, Asrul mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih bertugas, tetap profesional dalam menyongsong gelaran Pemilu serentak 2024.

"Posisi ASN harus tetap sebagai tenaga profesional dalam gelaran Pemilu 2024. Saya ingatkan kepada ASN di Padang Panjang khususnya, untuk tetap menjaga netralitas ini," kata Asrul usai mengikuti kegiatan Rakor Bawaslu Sumbar dengan Kepala Daerah di Padang, Selasa.

Menurut Asrul, meski memiliki hak pilih, ASN yang masih dalam masa tugas tidak pula diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu.


"Hal ini sebagaimana dimuat dalam Penjelasan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Regulasi itu menjelaskan ASN yang profesional berarti mereka yang senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Asrul.

Asrul yang juga merupakan seorang birokrat senior itu meminta pada seluruh pihak, untuk mengawal netralitas ASN.

Memastikan ASN tetap berada di posisi profesional dan netral dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin terbaik bagi Indonesia.

"Kita sebagai ASN yang mengawasi jalannya roda pemerintahan harus tetap berada di posisi netral," tuturnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang hadir bersama bupati dan wali kota dalam kesempatan tersebut memberikan dukungan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dan pilkada serentak, dapat berjalan dengan baik. Tidak saja dukungan anggaran, tapi juga personel.

"Pemerintah dan Pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan fasilitas kampanye, termasuk membantu pendistribusian dan pengamanan peralatan untuk kegiatan tersebut," ucapnya.

Dikatakan Mahyeldi, netralitas ASN, TNI dan Polri dalam politik, sangat penting dalam menjaga dan merawat pengelolaan pemerintahan sehingga negara ini dapat berjalan stabil sebagai negara hukum.

"ASN harus menjaga netralitas karena itu kunci menjaga kestabilan pemerintahan. Hendaknya ASN cukup dewasa dalam menyikapi pelanggaran netralitas ini."

"Karena itu, cara terbaik bagaimana kita mengadvokasi kepala-kepala daerah agar aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini peran ASN sangat menentukan agar perjalanan negara ini sesuai koridornya," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, di Sumbar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Pada Rakor tersebut, juga dilakukan pembacaan Ikrar Netralitas ASN, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Mahyeldi serta semua kepala daerah Sumbar.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni beserta jajaran dan pihak terkait lainnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar