Sekda Riau dan TPID Ikuti Rakor Virtual dengan Mendagri, Ini yang Dibahas

Al Imran | Senin, 24-10-2022 | 20:37 WIB | 222 klik | Nasional
<p>Sekda Riau dan TPID Ikuti Rakor Virtual dengan Mendagri, Ini yang Dibahas<p>

Sekda Riau, SF Hariyanto mengikuti rapat virtual bersama Mendagri dari di Gedung Balai Daerah Serindit, Senin. (humas)

PEKANBARU (24/10/2022) - Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, SF Hariyanto bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat secara virtual di Gedung Balai Daerah Serindit, Senin.

Rapat virtual ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Pemerintah Daerah.

Mengawali pertemuan, Tito yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan kondisi angka inflasi di Indonesia saat ini berada pada 5,92 persen. Ia menambahkan, hal tersebut masih tergolong landai dibanding negara lain.


Walaupun begitu, dirinya tetap mengingatkan kepada setiap pemerintah daerah, agar tetap serius dalam bergerak kendalikan inflasi.

Oleh karena itulah, dikatakan Tito, Presiden RI Jokowi telah menyampaikan kepada Kemendagri bersama jajaran, supaya bisa mengevaluasi dan monitoring setiap mingguan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Angka (inflasi) nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kemudian kota dan kabupaten. Semua harus bergerak bersama," katanya.

Dijelaskan, Inflasi merupakan salah satu masalah global yang jadi perhatian seluruh dunia. Itu terjadi karena dampak pasca pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sehingga berdampak cukup tinggi terhadap kenaikan barang dan jasa.

"Perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berlangsung juga berdampak terhadap perekonomian. Apalagi diketahui Rusia dan Ukraina adalah produsen komoditas minyak, gas alam dan gandum," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menerangkan, berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai semester I tahun 2022 ini, menunjukkan adanya perbaikan sampai dengan semester II tahun 2022.

"Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor," terangnya.

Dia berharap, supaya hal ini dapat jadi catatan penting untuk pemerintah serta segala pihak terkait agar terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengimbau setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) supaya cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi.

"Oleh karena itulah, untuk membantu masyarakat sesuai arahan dari Bapak Gubernur Riau, tadi saya sudah mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala OPD terkait, agar dapat bergerak bersama dalam kendalikan inflasi."

"Untuk anggaran ini kita siapkan Rp15 Miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita," imbaunya.

Dia menegaskan, dana Belanja Tidak Terduga itu disalurkan sebagai bentuk dukungan pengendalian inflasi. Nantinya, berguna agar daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat dan sekaligus bisa mengurangi beban masyarakat.

"Tidak ada alasan lagi, pihak Kejaksaan sudah melakukan pendampingan (terhadap program yang sudah dianggarkan) oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu dikhawatirkan, segera disalurkan," tegasnya.

Selain itu, SF Hariyanto jelaskan ada juga program padat karya melalui Dinas PUPR Riau, tentunya itu dapat membantu untuk masyarakat yang terkena dampak PHK.

"Yang mengikuti padat karya itu nantinya kami langsung bayar cash. Anggaran kita cukup untuk itu. Kita siap untuk anggaran itu, cuma saat ini sedang memverifikasi data-data mana orang yang tepat atau tidaknya. Karena kami tidak mau salah memberi ke orang yang tidak tepat sasaran," pungkasnya. (adv)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar