Jangan Mudah Baper

Ketua KPU RI Ingatkan Komisioner Tak Gegabah Sharing Data

Al Imran | Senin, 07-11-2022 | 16:56 WIB | 220 klik | Nasional
<p>Ketua KPU RI Ingatkan Komisioner Tak Gegabah Sharing Data<p>

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari bersama Yanuk Sri Mulyani (Ketua KPU Sumbar) dan komisioner KPU se-Sumatera Barat, foto bersama usai rapat konsolidasi pimpinan daerah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Padang, Senin. (humas)

PADANG (7/11/2022) - Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) untuk patuh terhadap UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Tak bisa lagi, data kepemiluan ini di-share pada para pihak terkait, sebagaimana mudahnya kita lakukan selama ini," ungkap Hasyim di Padang, Senin.

Misalnya, terang Hasyim, lazimnya selama ini, dokumen DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan), akan diserahkan KPU pada setiap pihak yang memintanya. Saat ini, hal itu tak bisa lagi dilakukan.


"DP4 itu data miliknya Kemendagri. Maka, KPU wajib menjaganya. Sehingga, tak bisa diberikan begitu saja," tegas Hasyim.

"Kalau ada pihak mau melihat data DP4 itu, KPU boleh saja mengasih tahu. Tapi, untuk dimiliki, maka harus diminta ke pemiliknya. Yakni, pemerintah dalam hal ini Kemendagri," tambah Hasyim.

Selain itu, Hasyim juga meminta semua penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan, untuk tidak mudah Baper (bawa perasaan-red) selama melaksanakan program dan tahapan Pemilu 2024.

"Dalam menyelenggarakan pemilihan ini, KPU memiliki kewenangan sangat besar. Karenanya, banyak lembaga yang mengawasi seperti Bawaslu, DKPP dan pemantau pemilu," ungkapnya.

"Dalam sistem peradilan kita, KPU juga bisa dikadukan dalam kerangka pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), PTUN dan Mahkamah Agung (MA)," tambah Hasyim.

Dijelaskan Hasyim, kewenangan KPU itu mulai dari penetapan partai peserta Pemilu, menetapkan daerah pemilihan hingga menetapkan perolehan suara dan calon terpilih.

"Wajar, kita diawasi banyak pihak. Makanya, jangan mudah Baperan. Kerja mesti secara profesional," ungkap Hasyim.

Dikesempatan itu, Hasyim juga mengingatkan sejawatnya di Sumatera Barat, bahwa KPU RI itu adalah penanggung jawab pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu.

Maka, wajib hukumnya komisioner di pusat, mengetahui seluruh tahapan yang sedang berjalan. Untuk bisa mengetahui semua hal, tentunya harus ada laporan secara berjenjang.

"Ini lah pentingnya konsolidasi ini digelar. Jangan sampai, kami di pusat tahunya dari wartawan, parpol dan pihak lainnya di luar penyelenggara," tegasnya.

Hasyim hadir ke Padang, dalam rangka memberikan arahan pada rapat konsolidasi pimpinan daerah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Hadir sebagai peserta, seluruh komisoner provinsi dan 19 kabupaten/kota serta sekretaris di Sumatera Barat.

Kebersamaan dan Kekompakan

Sementara, Ketua KPU Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani mengatakan, konsolidasi ini digelar dalam rangka memperkuat kelembagaan. Diharapkan, rapat ini memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakan tahapan pemilu.

"Kekompakan dan kebersamaan dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan," kata Yayuk.

Terkait anggaran, Yanuk meminta seluruh Satker, untuk melakukan percepatan realisasi anggaran. Untuk itu, setiap Satker mesti intens melakukan monitoring dan evaluasi. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar