Kader PII Sumatera Barat Deklarasikan Diri jadi Duta Pemilu, Yanuk: Mari Kita Sukseskan Bersama

Al Imran | Kamis, 10-11-2022 | 17:49 WIB | 289 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Kader PII Sumatera Barat Deklarasikan Diri jadi Duta Pemilu, Yanuk: Mari Kita Sukseskan Bersama<p>

Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani menyerahkan piagam penghargaan pada Ketua PW PII Sumbar, usai Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024 di Padang, Kamis. (mangindo kayo)

PADANG (10/11/2022) - Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani mengajak aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Barat, terlibat aktif sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat badan adhoc.

"Dalam melaksanakan tahapan Pemilu, KPU dibantu badan adhoc yang ada di tingkat kecamatan (PPK), kelurahan (PPS) dan tempat pemungutan suara (TPS). Silahkan adik-adik PII yang memenuhi syarat, ambil bagian sebagai penyelenggara Pemilu," ajak Yanuk pada Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2024 di Padang, Kamis.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini, dikerjasamakan dengan Pengurus Wilayah PII Sumbar. Sedangkan materi sosialisasi, disampaikan Ketua Divisi Parmas KPU Sumbar, Izwaryani bersama Rafani Tuahuns (Ketum PB PII).


Selain itu, juga hadir komisioner KPU Sumbar, Yuzalmon, Firman (sekretaris KPU Sumbar), Sutrisno (Kabag Teknis dan Parmas KPU Sumbar) dan jajaran lainnya.

Dikatakan Yanuk, PII memiliki potensi untuk menyukseskan Pemilu 2024. Selain itu, kader PII juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan, ke tengah-tengah masyarakat.

"Sesuai Peraturan KPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pemilih, maka kegiatan ini dilakukan dalam upaya memberikan pendidikan politik pada pemilih," ungkap Yanuk sembari menyebutkan pemungutan suara Pemilu 2024 nanti dilaksanakan pada tanggal 14 Februari.

Sosialiasasi ini, ungkap Yanuk, juga bagian dari tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Usai sosialisasi ini, diharapkan kader PII di Sumbar, ikut berperan aktif menyosialisasikan tahapan pemilu termasuk hari pemungutan suara.

Yanuk menyebut, dirinya juga membuka ruang bagi PII Sumbar untuk membuat program kegiatan sosialisasi Pemilu pada generasi milenial yang ada di Sumbar.

"Sebagai aktivis pelajar dan mahasiswa, tentu kader PII lebih mengerti mereka juga generasi muda sehingga kita dapat menyampaikan sosialisasi tepat sasaran," kata dia.

Ia mengatakan, KPU Sumbar sangat terbuka dengan pihak luar untuk bekerjasama menyampaikan pesan-pesan Pemilu pada masyarakat luas. KPU Sumbar, terangnya, sebelumnya juga telah menggandeng Pemuda Muhammadiyah, sejumlah organisasi kepemudaan dan lainnya.

"Kita akan libatkan masyarakat agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu nanti. Ayo kita sukseskan bersama pesta demokrasi ini," kata dia

Sementara, Ketua PB PII, Rafani Tuahuns mengapresiasi KPU Sumbar yang melibatkan PII Sumbar dalam menyosialisasikan program kepemiluan dalam menyebarluaskan informasi tentang Pemilu.

Menurut dia, tahapan Pemilu ini penting diketahui semua masyarakat, agar partisipasi publik meningkat dan Pemilu ini menghasilkan pemimpin amanah dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Selain itu, pemilu 2024 terasa lebih istimewa karena populasi generasi milenial dan generasi z hampir menyentuh angka 60 persen dan ini tentu sangat berperan dalam menentukan pemimpin di masa mendatang.

"Sejauh ini generasi muda seakan abai dan apatis terhadap pesta demokrasi ini dan salah satu tugas PII adalah menyebarkan informasi sebaik mungkin agar partisipasi pemilih ikut meningkat. Saya berharap kegiatan ini tidak terhenti sampai deklarasi saja, namun dilanjutkan dengan program bersama meningkatkan partisipasi pemilih pemula," kata dia.

Deklarasi Pemilu PII Sumbar

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan agenda penting dalam proses pembangunan masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu di tengah perjuangan untuk keluar dari krisis dan masa transisi yang berkepanjangan ini, Pemilu Capres dan Cawapres pada tahun 2024 diharapkan akan menjadi awal baru terciptanya pemilihan umum yang bersih untuk menyambut era kepemimpinan baru di Indonesia.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan diiringi rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara maka perlu diyakini hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sistem demokrasi merupakan pilihan terbaik di antara pilihan yang ada dalam mewujudkan sebuah pengelolaan pemerintahan (governance) yang akan membawa pada kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia diimbau untuk tidak ragu terhadap sistem dan proses demokrasi yang tengah dijalankan dan jadikan Pemilu sebagai momentum perbaikan masa depan bangsa.

2. Bahwa sistem pemerintahan presidentil yang dipilih langsung oleh rakyat adalah cara terbaik untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222 yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hanya ada satu partai yang memiliki perolehan suara diatas 20%, hal ini berarti partai lainnya harus berkoalisi untuk bisa mengusung capres dan cawapres. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," bunyi pasal 222 UU Pemilu

3. Bahwa apabila penyimpangan tersebut dibiarkan tanpa ada koreksi pencegahan maka akan terus terjadi tindakan-tindakan elit politik yang berpotensi mencederai hakekat demokrasi dimana kedaulatan murni ada di tangan rakyat. Untuk itu diperlukan sebuah gerakan nasional dari berbagai komponen bangsa yang masih memiliki komitmen terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia, untuk mencegah terabaikannya aspirasi dan suara rakyat oleh tindakan pragmatis para elit politik yang hanya mendahulukan kepentingan mereka sendiri.

4. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024, PW PII Sumatera Barat bersama KPU, Panwaslu serta aparat penegak hukum berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu Capres/Cawapres 2024 tanpa memandang kedudukan apapun, termasuk penyalahgunaan mesin kekuasaan dan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika dan moralitas serta perbuatan tercela seperti penyuapan, politik uang (money politics). Untuk mencegah penyimpangan ini, seluruh lapisan rakyat Indonesia diajak untuk turut serta aktif mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu termasuk tahapan penghitungan agar tidak terjadi manipulasi penghitungan suara, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.

5. Bahwa dengan ridho Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa serta dukungan rakyat Indonesia yang menginginkan terwujudnya sebuah perubahan yang hakiki serta didorong oleh semangat untuk selalu memperjuangkan aspirasi dan suara rakyat, maka pada hari ini kami yang berkumpul untuk menyatakan diri, menyatukan langkah dan menggabungkan diri dan berkomitmen menjadi garda terdepan untuk meningkatkan partisipasi politik terkhusus pada generasi muda maka dari itu kami deklarasikan PW PII Sumatera Barat sebagai Duta Pemilu Sumatera Barat untuk Indonesia pada umumnya. (kyo)