Wamendagri: Intensifkan Pengawasan Harga Pasar

Jaga Laju Inflasi, Padang Panjang Belum Lakukan Tiga Hal Ini

Al Imran | Senin, 14-11-2022 | 18:01 WIB | 164 klik | Kota Padang Panjang
<p>Jaga Laju Inflasi, Padang Panjang Belum Lakukan Tiga Hal Ini<p>

Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga dan jajaran, mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mingguan Pengendalian Inflasi yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, Senin. (kominfo)

PADANG PANJANG (14/11/2022) - Menjaga inflasi sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo minta Pemerintah Daerah intens laksanakan pengawasan harga pasar.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Mingguan Pengendalian Inflasi yang diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, Senin.

John mengatakan, ada enam upaya konkret yang harus dilaksanakan setiap daerah untuk penanggulangan inflasi. Di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, lakukan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan harga barang.


Lalu, kerjasama dengan penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi APBD.

Ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah dan terbukti bisa mengendalikan inflasi seperti di Papua Barat yang bisa menurunkan inflasi dengan enam indikator ini.

"Jika semua daerah melaksanakan enam indikator ini, tidak tertutup kemungkinan inflasi kita bisa turun," katanya.

Untuk saat ini, tambah John, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada tiga komoditas yang alami inflasi. Di antaranya bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Sementara, di Kota Padang Panjang, kata Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga, dari enam indikator, ada tiga indikator yang belum dilaksanakan seperti operasi pasar, kerja sama antardaerah dan penggunaan BTT.

"Untuk operasi pasar, kita akan laksanakan pada 17 November ini. Sementara, kerjasama antardaerah ini belum kita laksanakan, karena dirasa belum diperlukan, karena pasokan kita masih cukup."

"Begitu juga dengan BTT, kita sudah sangat terbatas. Jadi kita menggunakan dana refocusing 2% dari BTU dan DID," jelasnya.

Selain itu, untuk pengendalian inflasi ini, Kota Padang Panjang juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari APBD kepada 2.797 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp1,258 miliar lebih pada 12 November 2022 lalu.

Menjelang akhir tahun ini, Pemerintah Kota akan memastikan seluruh warga dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) telah menerima bantuan tersebut, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

"Secara keseluruhan untuk pengendalian inflasi Padang Panjang sudah bergerak. Untuk fluktuasi pada minggu kedua November ini tidak ada komoditi yang mempengaruhi daya beli masyarakat kita," tutupnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar