Jala Apung Potensi Punahkan Populasi Ikan Bilih, Ini Arahan Gubernur Sumbar

Al Imran | Selasa, 15-11-2022 | 21:13 WIB | 589 klik | Kab. Solok
<p>Jala Apung Potensi Punahkan Populasi Ikan Bilih, Ini Arahan Gubernur Sumbar<p>

Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak 2022, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di aula DKP Sumbar. (humas)

PADANG (14/11/2022) - Populasi bagan atau jaring angkat menggunakan jala rapat di Danau Singkarak, jumlahnya kembali meningkat. Dikhawatirkan, akan mengancam pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, karena tangkapannya semakin merosot.

"Jika ini dibiarkan tanpa kendali, dikhawatirkan juga akan mengancam kelestarian ikan bilih sebagai ikan endemik di danau yang termasuk dalam daftar 14 danau prioritas nasional untuk diselamatkan," ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Senin.

Hal itu dikatakan Mahyeldi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak 2022, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di aula DKP Sumbar.


Kepala DKP Sumbar, Desniarti menyebut, perkembangan jumlah bagan di Danau Singkarak pada tahun 2019 sebelum ada penertiban, berjumlah 503 unit.

Setelah ada penertiban di tahun 2020, jumlahnya berkurang jadi 291 unit. Namun, dalam dua tahun belakangan ini, jumlahnya meningkat jadi 322 unit tahun 2021. Data hingga September 2022, tercatat ada 392 unit bagan dengan 50 orang pemilik.

"Bagan memang tidak dibolehkan, karena merusak habitat ikan bilih. Karena jala-nya rapat, ikan ukuran yang sangat kecil pun terangkat, tapi kemudian hanya mati dan dibuang," ungkapnya.

"Penertiban sebelumnya hanya melalui pemutusan jaring. Tapi mungkin perlu penindakan berupa sanksi pidana agar ada efek jera," tambah Desniarti.

Dukung Penertiban

Mahyeldi mendukung upaya penertiban karena menyangkut hajat hidup ratusan nelayan tradisional yang mengantungkan mata pencaharian pada ikan bilih.

Oleh sebab itu, dia juga minta agar dilakukan identifikasi pemilik bagan yang 50 orang tersebut. Apakah warga lokal atau investor yang dikelola warga lokal.

"Prinsipnya jelas, Perpres dan Pergub. Kuncinya pada identifikasi. Dan, siapkan program lain sebagai solusi. Karena itu data penting. Matangkan datanya."

"Siapa pemilik atau siapa saja penerima manfaatnya. Sehingga langkah aksi kedepan sudah bisa diperhitungkan dan betul-betul maksimal hasilnya," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga meminta agar Wali Nagari Salingka Danau Singkarak, juga menyiapkan aturan nagari seperti yang dimiliki oleh Nagari Sumpu, yang melarang keramba jaring apung dan bagan.

"Pengalaman di Nagari Sumpu perlu jadi pelajaran bagi nagari lain. Ada perwali pelarangan bagan, sehingga bisa menjaga kelestarikan populasi ikan endemik," kata Mahyeldi.

Selain penertiban, Mahyeldi juga menyebut komitmen masyarakat juga penting, guna kelancaran alternatif solusi yang nantinya diberikan kepada para nelayan. Oleh sebab itu, dia berharap, dukungan dari semua pihak terkait.

Lebih lanjut, Mahyeldi juga berharap, agar sedimen danau yang semakin tinggi juga menjadi perhatian bersama. Karena itu, dia meminta, agar dilakukan upaya serius untuk meminimalisir pembuangan sampah ke Batang lembang yang bermuara ke Danau Singkarak.

Hadir dalam rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak, itu di antaranya Forkopimda Provinsi Sumbar, Forkopimda Kabupaten Solok dan Tanah Datar, pengawas Dinas Kelautan serta penggiat lingkungan. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar