Pengisian Kursi Wawako yang Kosong, Ini Pandangan PDI Perjuangan Padang

Al Imran | Kamis, 17-11-2022 | 15:36 WIB | 323 klik | Kota Padang
<p>Pengisian Kursi Wawako yang Kosong, Ini Pandangan PDI Perjuangan Padang<p>

Ketua PDI Perjuangan Kota Padang, Albert Hendra Lukman.

PADANG (17/11/2022) - Ketua PDI Perjuangan Kota Padang, Albert Hendra Lukman menilai, jabatan kepala daerah di Kota Padang mesti dilengkapi seorang wakil wali kota. Tak bisa dijabat seorang diri oleh wali kota.

Dikatakan Albert, dalam banyak kesempatan bertemu Wali Kota Padang, Hendri Septa, dirinya selalu menyarankan, agar kursi wakil wali kota yang telah kosong sejak 7 April 2021 lalu, untuk disegerakan proses pengisian pejabatnya.

"Sama-sama kita ketahui, saat ini, masing-masing partai telah menetapkan nama yang akan diusung sebagai wakil wali kota. Selayaknya, Hendri Septa proaktif menindaklanjuti. Tantangan membangun Padang ini sangat beragam dan kompleks," tegas Albert saat dihubungi per telepon, Kamis.


Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 lalu, Hendri Septa merupakan wakilnya Mahyeldi. Pada Pilkada provinsi Sumbar 2020 lalu, Mahyeldi berhasil keluar sebagai gubernur terpilih.

Dengan begitu, posisi Mahyeldi sebagai wali kota Padang, digantikan Hendri Septa yang notabene adalah pejabat wakil wali kota. Dengan dilantiknya Hendri Septa sebagai wali kota Padang, berimplikasi terhadap kosongnya kursi wakil.

Pasal 176 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur, "Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kekosongan jabatan wakil bupati."

Menurut Albert yang juga anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Sumbar I (Kota Padang), rentang waktu 18 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Ayat 1 UU 10/2016 ini telah terpenuhi. Dengan begitu, warga kota berhak untuk mendapat layanan dari seorang wakil wali kota.

"UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan tugas dan wewenang yang jelas terhadap seorang wakil wali kota. Jadi, posisi wakil wali kota itu tak sekadar pelengkap semata," tegas Albert.

Dikutip dari Pasal 66 UU 9/2015 yang mengatur tugas seorang wakil kepala daerah, disebutkan tugasnya antara lain, membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah, memberikan pertimbangan dan masukan pada kepala daerah, menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Satu poin penting yaitu wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

"Padang ini ibu kotanya provinsi Sumbar. Jumlah penduduknya juga paling banyak. Banyak persoalan yang sepertinya tak akan sanggup diselesaikan sendirian oleh seorang kepala daerah," nilai Albert.

Di antara masalah itu, ungkap Albert yang juga tokoh etnis Tionghoa Kota Padang, beratnya persoalan ekonomi terutama tekanan inflasi sehingga mencatatkan Kota Padang sebagai kota dengan tingkat inflasi bulanan peringkat ke-6 tertinggi di Sumatera sekaligus peringkat ke-20 secara nasional per September 2022 lalu.

Kemudian, infrastruktur di Kota Padang juga banyak bermasalah. Belum lagi persoalan layanan publik. Salah satu yang menonjol yakni kegagalan Kota Padang dalam mengajukan formasi PPPK guru di tahun 2022 ini. Sehingga, menyebabkan 1.226 guru honorer yang telah lulus passing grade, jadi tak jelasnya nasib mereka sebagai calon aparatur pemerintah kategori PPPK.

"Hendri Septa telah memimpin Padang selang 1,5 tahun terakhir. Tampak, tantangan yang ada, tak mampu diatasinya sendiri. Pesan saya, jangan rugikan warga kota," tegas Albert.

Pada Pilkada Padang 2018, diketahui PKS dan PKS berkoalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. Seiring terjadinya kekosongan jabatan walik wali kota, DPP Padang melalui surat No PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Wali Kota Padang dari PAN tertanggal 31 Januari 2022 telah menetapkan nama Ekos Albar sebagai calon Wawako.

Sementara, PKS menawarkan nama Hendri Susanto, berdasarkan surat No: 135/K/AC.11-PKS/1444 tanggal 8 Oktober 2022. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar