KPK Catat 310 Laporan Dugaan Korupsi dari Sumut: Road to Hakordia 2022,Edy Rahmayadi Luncurkan Aplikasi Whistleblowing System
MEDAN (1/12/202) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meluncurkan Whistleblowing System yaitu aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut.
"Aplikasi Whistleblowing System kita ini terintegrasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkap Edy Rahmayadi saat peluncuran Road to Hakordia untuk Wilayah I KPK RI yang berlangsung dari 29-30 November di Gedung Astaka Jl Williem Iskandar, Deliserdang, Kamis.
Dikesempatan itu, juga ditandatangani komitmen bersama yang berisikan 3 poin utama untuk gerakan pemberantasan korupsi di daerah yang masuk ke dalam wilayah I Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.
Komitmen itu yaitu memimpin perubahan dan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat dalam terang integritas dan tanpa suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan dan pungutan liar.
Baca juga: 4 Kepala Daerah Termiskin di Sumbar, Cuma Punya Mio Jadul
Kedua, mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tersedianya saluran pengaduan masyarakat termasuk secara anonim.
Ketiga, memimpin upaya pencegahan korupsi di masing-masing provinsi yang dipimpinan dan termonitor melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), termasuk menolak dan mencegah korupsi di titik rawan korupsi.
Sementara, Wakil Ketua KPK, Alex Marwata yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara membaik. Salah satu tandanya yaitu tingginya laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Sumut.
Menurut data yang disebutkan Alex Marwata, hingga Oktober tahun 2022 terdapat 310 laporan dugaan korupsi yang diterima KPK dari Sumut, yang menunjukkan semakin tingginya kepedulian masyarakat Sumut tentang korupsi. (pl3)
Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Jalur Ganda Kereta Api, KPK Tetapkan Pengusaha Muhammad Suryo jadi Tersangka
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU