DPRD Riau Minta Pemprov Segera Inventarisasi Masalah Honorer jadi PPPK

PEKANBARU (6/4/2023) - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti meminta Dinas Pendidikan, mengantisipasi dan mencari solusi jika terjadi hal yang tidak diharapkan pada hari pengumuman kelulusan formasi guru PPPK pada 10 April 2023.

"Kita minta inventarisasi saja, untuk bagaimana mengantisipasi yang tidak lulus. Ini yang perlu kita perjuangkan, bagaimana cara kita merekomendasi agar 7.297 ini bisa lulus semua," pungkas Syafaruddin Poti saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD Riau dengan Pemprov Riau, Kamis.

Hadir dari Pemprov Riau, Biro Organisasi Setda Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dan BPKAD Provinsi Riau. Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Robin P Hutagalung, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Karmila Sari serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau yaitu Ade Hartati Rahmat, Muhammad Arpah, Sugianto, Sardiyono, Eva Yuliana, dan Sofyan Siroj Abdul Wahab.

Baca juga: Syafaruddin Poti Serahkan Bantuan Kemensos untuk Disabilitas dan Lansia di Kecamatan Pusako

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan beserta jajarannya, Kepala Biro Organisasi Kemmal beserta jajaran, dan Plt Kadisdik Provinsi Riau, M Job beserta jajarannya.

Pembahasan RDP kali ini terkait dengan penyelenggaraan rekruitmen CPNS guru melalui jalur PPPK.

Diinformasikan, pengumuman rekruitmen akan dilaksanakan pada 10 April 2023. Dalam kesempatan ini Plt Kadisdik Provinsi Riau, M Job menyampaikan, di tengah proses rekruitmen ini terjadi perubahan formasi dari pusat.

"Kami tetap ingin 7.297 yang lulus sesuai formasi awal. Kami menyampaikan siapa pun yang merasa dirugikan, sanggah pada sistemnya, apapun keluhannya," jelas M Job. (adv)

Baca juga: DPR RI Turunkan Tim Penyusun Naskah Akademik Pemekaran 3 Kabupaten di Riau

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: