Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS): Kofifah: Bangun Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Harus Bekerjasama

×

Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS): Kofifah: Bangun Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Harus Bekerjasama

Bagikan berita
Mensos RI, Kofifah Indar Parawansa diwawancarai wartawan usai jadi keynote speaker pada Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS), Minggu (19/4/2015) di Grand Inna Hotel, Padang, Sumatera Barat. (istimewa)
Mensos RI, Kofifah Indar Parawansa diwawancarai wartawan usai jadi keynote speaker pada Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS), Minggu (19/4/2015) di Grand Inna Hotel, Padang, Sumatera Barat. (istimewa)

VALORAnews - Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa hadir di Padang mengajak masyarakat untuk membangun karakter-karakter positif dari diri sendiri.

"Kewajiban pemimpin memberikan yang terbaik, tapi harus dibarengi oleh warga bangsa untuk mendoakan pemimpinnya," ujar Khofifah pada Konfrensi Nasional Kesejahteraan Sosial VIII dilaksanakan di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Minggu (19/4/2015)).

Acara yang menjadikan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa sebagai keynote speach itu, juga hadir Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua Umum DNIKS Haryono Suyono, Ketua LKKS Sumbar Nevi Irwan Prayitno dan Walikota Padang Mahyeldi.

Khofifah yang terkenal dengan konsep revolusi karakter ini, selain sebagai keynote speaker, juga akan mengunjungi Panti Grahita Harapan Ibu dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Padang.

Mensos dihadapan peserta konferensi mendesak kepada Dinas Sosial, untuk mampu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial.

"Membangun kesejahteraan sosial, para kepala dinas harus mampu membangun partnership dengan lembaga-lembaga sosial non pemerintahan," ujar Khofifah.

Revolusi karakter dan restorasi sosial harus nyambung. "Karakter harus direvolusi agar life style masyarakat sesuai dengan style-nya Indonesia," ujarnya.

Terkait soal pendistribusian kartu, Mensos memastikan April dan Juni sudah disebar, baik Kartu Indonesia Pintar maupun kartu Indonesia sehat.

"Pendataan dilakukan BPS dan verifikasi dilakukan Kementerian Sosial," ujarnya.

Sementara, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, penanganan kemiskinan harus dengan kemandirian lewat partisipasi masyarakat sendiri.

"Meningkatkan kemandirian dan keandalan SDM harus fokus, dan peran lembaga sosial non pemerintah harus bahu membahu," ujar Irwan. (wdi)

Editor : Devan Alvaro
Tag: