MEDAN (5/7/2023) - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menilai, sebagai salah satu sektor penyumbang devisa negara, kondisi jalan provinsi di sekitaran areal perkebunan sawit yang sangat luas, semestinya jadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut Edy Rahmayadi, industri kelapa sawit ini jadi penyumbang devisi yang cukup signifikan bagi negara. Hasil industri kelapa sawit, juga mayoritas diterima pemerintah pusat.
"Ketum GAPKI, Pak Eddy Martono bisa disampaikan ke Jakarta. Sumut ini memiliki 3.000,5 kilometer jalan provinsi, jalan terpanjang di Indonesia. Ini bisa jadi perhatian pusat, karena industri kelapa sawit banyak melewati jalan-jalan provinsi," harap Edy Rahmayadi di Medan, Rabu.
Harapan itu disampaikan Edy Rahmayadi pada acara Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut periode 2023-2028, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu.
Dikesempatan itu, Edy mengajak jajaran pengurus GAPKI Sumut, menjalin kemitraan dengan pemerintahan daerah (Pemda), dalam upaya memajukan perkelapasawitan Sumut, sehingga keberadaan GAPKI bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
"Kolaborasi pemilik perkebunan dengan gubernur, bupati dan wali kota harus bisa dilakukan, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, khususnya lingkup perkebunan kelapa sawit," terang Edy Rahmayadi.
Dijelaskan Edy Rahmayadi, selama ini perkebunan kelapa sawit baik milik swasta maupun milik BUMN masih berjalan masing-masing.
Sehingga, keberadaan perkebunan di Sumut belum maksimal memberikan manfaatnya, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat.
"Jadi, tidak lagi bapak (pengusaha sawit) jalan sendiri, Pemda jalan sendiri, jadi harus ada kolaborasi. Kita tidak mendengar lagi, ada dodos sakti, tidak punya kebun tapi bisa panen terus. Ini yang membuat perkebunan rugi," tegas Edy Rahmayadi.
Selain itu, GAPKI juga diminta untuk berkomitmen menjaga keseimbangan sosial, budaya dan lingkungan sehingga perkebunan kelapa sawit Indonesia bisa berkelanjutan.
Edy Rahmayadi juga meminta GAPKI Sumut untuk turut menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.
"Ada 34 cabang olahraga yang akan ditandingkan di Sumut. Saya minta keikutsertaan GAPKI Sumut berkontribusi menyukseskan PON XXI tahun 2024 Sumut-Aceh," harap Edy Rahmayadi.
Tak Semua Bergabung
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menyampaikan, saat ini di seluruh Indonesia ada lebih dari 3.000 perusahaan kelapa sawit.
Namun, hanya 727 perusahaan yang tergabung dalam GAPKI, dengan luas lahan perkebunan 3,72 juta hektare. Untuk Sumut sendiri, ada 90 perusahaan sawit.
Karenaya, dia berharap, ini jadi tantangan kedepan bagi GAPKI Sumut mengajak perusahaan perkebunan bisa bergabung dengan GAPKI.
"Kita berharap, semua perusahaan sawit di Indonesia bisa menjadi anggota GAPKI, sehingga kita bisa bemitra dengan Pemda seperti apa yang disampaikan Bapak Gubernur Sumut. Ini bisa kita wujudkan, jadi kita bisa bersatu, keberadaan kita bisa berkontribusi bagi Pemda," ungkap dia.
Sementara, Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting menyambut positif keinginan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi penggurus baru GAPKI Sumut ke depan untuk lebih melibatkan Pemerintah Daerah.
"Ini tanggung jawab pengurus GAPKI Sumut. Apa yang disampaikan bapak gubernur, saya berharap anggota GAPKI Sumut bisa berkolaborasi dengan instansi Pemda, baik kehutanan, perkebunan, BKSDA terkait tata ruang maupun kawasan hutan," jelasnya.
Ada pun pengurus GAPKI Sumut yang dilantik untuk periode 2023-2028 Eddy Martono antara lain Ketua Timbas Prasad Ginting, Syahril Pane (Sekretaris) dan Sugi Hartana (Bendahara). (*)
Editor : Mangindo Kayo