LANGKAT (12/10/2023) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, tanam 10 ribu bibit mangrove di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.
Ini merupakan salah satu upaya Pemprov Sumut untuk memulihkan kawasan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang, yang mengalami kerusakan cukup serius. Kerusakan disebabkan penebangan liar. Dari beberapa lokasi, hutan mangrove Lubuk Kertang yang kerusakannya paling berat.
"Perlu kita edukasi masyarakat, betapa pentingnya mangrove dan harus kita cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain, sehingga mereka tidak menebang untuk dijual," kata Pj Gubernur Sumut, Hassanudin usai menanam bibit mangrove di kawasan itu, Kamis.
Penanaman ini, juga dihadiri Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin dan Forkopimda lainnya. Turut serta pada pemeliharaan dan pemulihan kawasan Mangrove ini, Pj Ketua TP PKK Sumut, Dessy Hassanudin serta OPD terkait lainnya.
Hadir juga komunitas pencinta lingkungan, tokoh masyarakat serta anak-anak muda Lubuk Kertang.
Menurut Hassanudin, ini merupakan salah satu langkah untuk memulihkan hutan mangrove, dan tidak bisa dilakukan dengan jalan pintas. Perlu penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat setempat ikut melestarikan mangrove.
"Ini bukan short cut, ini cuma salah satu langkah karena mangrove butuh waktu lama untuk besar, padahal kita sangat butuh mangrove, melindungi dari intrusi air laut, tempat kembang biak ikan dan sekarang perdagangan karbon dan kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia," kata Hassanudin.
Kerjasama dengan BRMG
Kepala Dinas LHK Sumut, Yuliani Siregar mengatakan, kerusakan hutan mangrove Lubuk Kertang karena pemangkasan habis mangrove di kawasan ini.
Padahal, menurut Yuliani, Lubuk Kertang dengan luas hutan mangrove sekitar 500 Ha salah satu primadona objek wisata di Langkat.
"Sebelum Covid ini menjadi tempat wisata yang diminati, tetapi saat Covid menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu," ungkapnya.
"Jadi, sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove, sayangnya itu dipangkas habis, padahal ada tata cara kita menebang mangrove," kata Yuliani Siregar.
Dikatakan Yuliani Siregar, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
"Kita akan kerja sama dengan BRMG dan semua stakehholder, kita juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan mereka pada mangrove tumbuh, karena mereka yang kita harapkan bisa melestarikan ini," kata Yuliani Siregar.
Sementara, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Subiantoro menjelasakan, selain aspek sosial dan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan juga sangat penting diperhatikan. Setiap tahunnya, daratan Sumut terkena intrusi air laut sekitar 14 meter per hektare dan untuk memperbaikinya butuh sekitar Rp5 juta hingga Rp 6 juta per meter.
"Kalau terkena intrusi, harus dibenahi agar tidak merusak perkebunan, pemukiman, di Labuhanbatu ada masyarakat yang harus merelakan sebagian kebun sawitnya untuk jadi hutan mangrove, ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan," kata Gatot. (*)
Editor : Mangindo Kayo