PADANG (17/4/2024) - Desa wisata adalah wujud aktualisasi communitty based tourism. Kebijakan kepala daerah dan perhatiannya terhadap desa wisata, akan jadi kunci pertumbuhan industri pariwisata berbasis masyarakat di masa depan.
"Sumbar sudah membuktikan bahwa di ajang nasional, desa-desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, dapat bersaing dengan desa wisata di provinsi lainnya di Indonesia," ungkap akademisi Prodi Pariwisata Institut Seni Indonesia Padang Panjang, M Fadhli, Rabu.
Fadhli kemudian menyodorkan bukti, tingkat kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata unggulan di Sumatera Barat yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti Kubu Gadang, Sumpu, Saribu Gonjong, Nyarai dan lainnya.
"Homestay yang ada di sekitar desa wisata itu jadi laku. Begitu juga souvenir dan kuliner. Terlebih, paket-paket wisata yang dikreasikan dengan sangat jenius oleh para pelaku di desa wisata itu, juga sangat menarik," sebut Fadhli.
Menurut Fadhli, kepedulian Pemprov Sumatera Barat terhadap pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, sangat baik dan perlu dipertahankan ke depannya.
Kepedulian itu terlihat dari banyaknya program pembinaan yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Sumatera Barat terhadap para pelaku pariwisata di setiap desa wisata.
"Hal ini juga sejalan dengan signifikasi peningkatan jumlah desa wisata yang ada dari tahun ke tahun."
"Datanya terlihat jelas di Jaringan Desa Wisata (Jadesta). Setelah memecahkan rekor nasional sebagai provinsi dengan desa wisata terbanyak, sekarang pertumbuhannya tidak berhenti, malah terus bertambah," katanya.
Diketahui, desa wisata yang mendaftar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)tahun 2023 seluruh Indonesia sebanyak 4.573 dari total 7.275 desa wisata Indonesia.
Sementara, Provinsi Sumbar tercatat memiliki 327 desa wisata di tahun 2023 ini.
Kemudian, ADWI tahun 2023 juga mencatat, perbandingan provinsi yang masuk 500 desa wisata terbanyak untuk skala Indonesia adalah Sumbar sebanyak 40 desa wisata, Jawa Timur (40 desa wisata), Sulawesi Selatan (40 desa wisata).
Untuk skala Pulau Sumatera, Sumbar dengan jumlah 40 desa wisata ini termasuk yang terbanyak, disusul Sumatera Utara (20 desa wisata) dan Lampung (16 desa wisata).
Lima desa wisata Sumbar masuk 75 besar ADWI Tahun 2023.
- Desa Wisata Nyarai (Kabupaten Padang Pariaman)
- Desa Wisata Kubu Gadang (Kota Padang Panjang)
- Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung (Kabupaten Sijunjung)
- Desa Wisata Puncak Lawang (Kabupaten Agam)
- Desa Wisata Muntei (Kabupaten Kepulauan Mentawai).
Khusus Perkampungan Adat Sijunjung di Kabupaten Sijunjung dengan kategori rumah gadang berjejer terpanjang dan Desa Wisata Muntei Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kategori tato tertua tercatat sebagai pemecah rekor MURI.
Jadi Motor Kuat
Rangsangan yang diberikan Pemprov Sumatera Barat berupa pelatihan, pendampingan, awarding, dorongan dalam keikutsertaan pada event nasional dan berbagai bentuk perhatian lainnya, telah membuat desa wisata di Sumatera Barat jadi motor kuat bagi perkembangan pariwisata saat ini.
Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism, terangnya, pada prinsipnya adalah sebuah pola pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyrakat sehingga hasil dari pariwisata itu kembali kepada mereka secara langsung.
"Jadi, ini adalah pola strategis dalam pemberdayaan ekonomi yang sesungguhnya," kata Fadhli.
Dijelaskan Fadhli, efektifitas program seperti Bimtek, pendampingan desa wisata dan sejumlah event yang melibatkan pelaku desa wisata, selama ini tidak hanya pada tataran pencapaian pelaksanaan program saja.
"Program-program yang sudah diterapkan selama 4 tahun terakhir mampu membuat jejaring komunikasi antara desa wisata di Sumbar berjalan dengan baik."
"Ada paket-paket kolaboratif yang tercipta setiap kali paara pelaku desa wisata bertemu pada kegiatan-kegiatan tersebut."
"Mereka sesungguhnya juga berkompetisi, tetapi sangat harmonis. Saya tidak pernah mendengar ada desa wisata satu yang menjelekan atau menjatuhkan desa wisata yang lain."
"Yang ada, adalah saling dukung. Ketika satu desa wisata ada ivent, pelaku desa wisata yang lain datang membantu. Itu jamak terjadi. Semua berkat seringnya pertemuan pada program-program yang dilaksanakan."
"Itu seperti bonus, karena pada dasarnya pertemuan itu sifatnya informal," sebut Fadhli.
Fadhli berharap, keseriusan Pemprov Sumbar dalam pengembangan desa wisata tidak berhenti. Meski secara nasional, pasca Pilpres 2024 lalu, ada kecemasan bahwa program desa wisata bisa jadi tidak lagi berlanjut.
Fadhli menangkap, ada semacam kecemasan dari para pelaku desa wisata, kebijakan dan program jadi berubah seiring suksesi yang terjadi di pucuk pimpinan di kementrian pariwisata.
"Kebijakan di zaman Pak Arif Yahya, berbeda dengan di zaman Pak Sandiaga Uno. Entah kedepannya bagaimana, itu kan masih pertanyaan," ungkap Fadhli.
"Tapi yang jelas, sekarang bagaimana sikap pemerintah daerah. Pemprov Sumbar menurut saya sudah cukup serius. Ini perlu diteruskan malah dikembangkan" tegasnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo