PADANG (6/6/2024) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menegaskan, seorang ASN itu harus melayani, jangan sampai terbalik.
"Pemerintah itu harus solutif dan adaptif, jangan menyulitkan," tegas Mahyeldi.
Harapan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi seluruh instansi pemerintahan di Sumbar, di Kota Padang, Kamis.
Terkait penilaian ini, Mahyeldi berharap, kepatuhan penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Sumbar mesti meningkat dari tahun ke tahun. Sebab, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov dan Ombudsman RI perwakilan Sumbar untuk mengawal terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Sumbar.
Diketahui, tahun 2023 lalu, Pemprov Sumbar berhasil mendapat nilai kategori A dan masuk 6 besar nasional dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota. Dari 19 kabupaten kota di Sumbar, 8 di antaranya meraih nilai A, 10 meraih nilai B dan 1 meraih nilai C.
Pada Tahun 2022, jumlah kabupaten/kota yang berhasil meraih nilai kategori A hanya 5 daerah.
"Itu berarti, capaian Tahun 2023 lebih baik dibandingkan 2022. Semoga di 2024 ini bisa kembali meningkat, atau paling tidak jangan sampai turun," tukas Mahyeldi.
Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan pada setiap instansi pemerintah itu penting, sebab hal tersebut akan menjadi tolak ukur hadirnya negara di tengah masyarakat.
Editor : Mangindo Kayo
