PAINAN (23/12/2024) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menilai, peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal.
“Jadi, perlu dicarikan solusinya kedepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa-siakan,” ungkap Muhidi.
Hal itu dikatakannya, saat kunjungan kerja meninjau meninjau UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah, Senin.
Menurut Muhidi, DPRD Sumbar terus mendorong upaya pengoptimalan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD. Kurang maksimalnya pendapatan akan memengaruhi percepatan pembangunan.
Dia menyebut, kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, untuk menghimpun informasi apa saja yang mejadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepan.
Tentunya sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.
Diungkapkan Muhidi, kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam beleid ini diatur, tentang Opsen Pajak. Dimana, 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung masuk ke kas daerah.
“Mulai tahun 2025 besok, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun. Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” katanya.
Dia menyebut, untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas.
PAD bertambah masyarakat akan maju dan pegawai memiliki kesejahteraan.
“Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD dengan konsep yang kongrit, ada peluang penambahan anggaran.”
“Itu akan dikoordinasikan pada rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah,” katanya.
Dia menyebut, fokus kinerja sebagai Ketua DPRD Sumbar dalam waktu dekat, meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, telah meninjau UPTD Samsat, RSUD dan BPBALP.
Secara keseluruhan kepentingan masyarakat itu ada tiga, yaitu pendidikan kesehatan dan perekonomian. Ketika itu terpenuhi, maka kelangsungan PAD melalui objek-objeknya akan berjalan.
Kedatangan Muhidi disambut Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti. Dalam dialog dikatakan, komoditi yang dikembangkan BPBALP ada Ikan Karapu, Kakap, Lobster Laut hingga Udang Vaname. Seluruh komoditi tersebut, memiliki potensi besar untuk mengenjot pendapatan.
“UPTD BPBALP Sungai Nipah bisa jadi andalan dalam peningkatan PAD, namun alokasi anggaran tidak signifikan,” katanya.
Dia menyebut ada 33 kelompok nelayan yang membudidayakan Ikan Kerapu di bawah binaan BPBALP Sungai Nipah yang tersebar di Kota Painan.
Kualitas Ikan Kerapu yang dibudidayakan telah kualitas impor, per tahun produksi mencapai 33 ton.
“BPBALP juga terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, hal itu cukup berhasil tidak ada yang gagal panen,” katanya.
Ditambahkan seorang pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah, Alex, anggaran UPTD untuk pengadaan calon induk berbagai jenis ikan dan ikan kerapu sebesar Rp514 juta.
“Tahun ini PAD ditargetkan Rp475 juta dan realisasi hanya dapat Rp132 juta. Diharapkan, nantinya ada anggaran untuk budidaya Ikan Kerapu, untuk hasil yang lebih maksimal,” katanya. (*)
Editor : Mangindo Kayo