PADANG (30/1/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengharapkan, peningkatan status dapat memberikan percepatan pelayanan kesehatan dan pelatihan olahraga bagi masyarakat.
Selain itu, perubahan status ini juga berkonsekwensi pada kewenangan dalam pengelolaan anggaran secara mandiri.
“Dengan kewenangan ini, akan jadi lebih fleksibel dalam memanfaatkan semua potensi yang ada sesuai aturan yang berlaku,” kata Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, saat peresmian perubahan status UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) dan Pelatihan Kesehatan (Pelkes) Provinsi Sumbar jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis.
Saat ini, BLUD UPTD BKOM dan Pelkes ini memiliki fasilitas yang terdiri dari 60 kamar tidur, aula, serta lokasi strategis dan nyaman.
Dengan fasilitas tersebut, UPTD ini disebut sangat ideal untuk kegiatan BKOM dan Pelkes. BLUD BKOM ini jadi unit BLUD ke-39 di Pemprov Sumbar.
“Kami mengingatkan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kesehatan, agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.”
“Kita harapkan, tempat ini bisa menjadi pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan yang tersertifikasi dan siap bekerja sesuai standar,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar menambahkan, saat ini seluruh UPTD di bawah Dinas Kesehatan sudah berstatus BLUD.
Menurutnya, hal ini jadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan daya saing dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan BLUD, pengelolaan keuangan lebih fleksibel. Jika ada kebutuhan mendesak, misalnya perbaikan fasilitas, tidak perlu menunggu perubahan anggaran.”
“Tim BKOM bisa langsung merencanakannya melalui rencana bisnis anggaran,” jelas Lila.
Lila menyebutkan, adanya peluang tambahan pendapatan dari pemanfaatan fasilitas, seperti penyewaan ruangan untuk acara, pengembangan pusat kebugaran, kafe, hingga minimarket.
BKOM diharapkan dapat menjadi tempat layanan terpadu, di mana peserta pelatihan bisa mendapatkan semua kebutuhan di satu tempat.
Persiapkan Generasi
Ketua UPTD BKOM dan Pelkes Sumbar, Efando Ekardo menjelaskan, pencapaian ini merupakan hasil dari proses panjang sejak 2022.
Awalnya, pengajuan status BLUD belum disetujui, namun setelah melalui berbagai tahapan penilaian dan validasi, akhirnya pada akhir 2023, BKOM dinyatakan layak.
“Pada Januari 2025, Peraturan Gubernur resmi menetapkan BKOM sebagai BLUD. Ini berkat dukungan banyak pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Sekda serta Direktur Utama Bank Nagari yang telah mendukung proses ini,” ujar Efando.
Selain sebagai pusat pelatihan kesehatan, BKOM juga akan mendukung program persiapan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami siapkan bimbingan belajar bagi mereka yang ingin masuk TNI, Polri, dan tenaga kesehatan,” ungkap dia.
“Dengan berbagai program ini, kami berharap BKOM bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumbar,” tutupnya. (adv)
Editor : Mangindo Kayo