PADANG (19/2/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengingatkan pentingnya sinkronisasi program kerja daerah dengan program yang diusung pemerintah pusat.
“Kita harus menyinkronkan program unggulan (Progul) daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka dukungan pusat untuk Sumbar akan semakin meningkat. Kita harus lebih intens berkomunikasi dengan pusat,” ujar Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih se-Sumbar di Kantor Penghubung Pemprov Sumbar, Jakarta, Rabu.
Rapat yang digelar sehari jelang pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara itu, juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Terpilih, Vasko Ruseimy dan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Dikatakan, demi memperkuat pembangunan Sumbar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, KDH dan WKDH harus mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki daerah, seperti potensi pertanian, pendidikan, pariwisata dan lainnya.
Selain itu, pengoptimalan aset daerah, komunikasi dengan perantau dan diaspora, serta penjaringan investor, juga harus ditingkatkan.
“Kita telah memulai semua itu dan hasilnya sudah mulai terlihat. Namun, kehadiran Bapak Wakil Gubernur Terpilih, serta Bapak/Ibuk Bupatil/Wali Kota beserta Wakil terpilih, harus memberi daya kekuatan baru yang semakin memaksimalkan segenap usaha itu,” ujarnya.
Dalam Rakor yang dipandu Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra tersebut, sejumlah pejabat turut menyampaikan persentasi yang mendapat perhatian intens dari KDH dan WKDH terpilih.
Di antaranya, Kapolda Sumbar yang dalam kesempatan ini mempersentasikan pentingnya menyukseskan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program unggulan lainnya.
“Seluruh pendanaan MBG, berada di bawah Badan Gizi Nasional. Bapak/Ibuk di provinsi dan kabupaten/kota, hanya perlu memberikan dukungan untuk sarana dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ungkapnya.
Untuk Sumbar, terang dia, diperlukan 600 SPPG. Saat ini, baru ada 3 SPPG. Tahun 2025 ini, ditargetkan bisa mendirikan 107 SPPG lagi.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menyampaikan pentingnya kesamaan target pemerintah pusat dengan target provinsi dan kabupaten/kota, yang semua itu dapat tercermin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kemudian, Kepala BPKAD Sumbar, Rosail Akhyari, menyampaikan seluk beluk pengelolaan keuangan daerah.
Terakhir, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Chandra, menyampaikan berbagai bentuk dukungan Bank Nagari dalam pembangunan Sumbar. (*)
Editor : Mangindo Kayo