PADANG (25/2/2025) – Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra menilai, pertemuan Forum Perangkat Daerah merupakan momentum penting dalam menyatukan visi dan misi serta menentukan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana secara maksimal.
“Melalui forum tersebut, diharapkan terbentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar dengan pemerintah pusat. Termasuk juga, sebagai langkah awal untuk mensinkronkan rencana kerja (renja) tahun 2026,” ungkap Yozawardi.
Hal itu dikatakannya, saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa.
Dalam pertemuan itu, dia tampak didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi.
Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan yang kian kompleks setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran, termasuk di Sumatera Barat.
“Dilakukannya efisiensi pada APBN dan APBD, membuat kita juga menyusun ulang prioritas kerja untuk tahun ini. Pondasinya, apapun prioritas kerja, tetap harus berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas,” ungkap dia.
Yozarwardi juga menjelaskan, pada 19 Februari 2025 lalu, para kepala daerah terpilih di Sumbar telah mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar di Kantor Badan Penghubung Sumbar, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, sinergitas dan sinkronisasi jadi poin kesepakatan utama dalam mengarungi pelaksanaan pemerintahan daerah di Sumbar.
“Sinergitas dan sinkronisasi antarpemerintah daerah, harus dilakukan secara maksimal. Pertemuan kali ini, juga langkah tindak lanjut atas pertemuan dan kesepakatan di kantor penghubung tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, dalam laporan panitia pelaksanaan kegiatan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim menyatakan, tujuan dari gelaran Forum Perangkat Daerah ialah untuk menciptakan ruang komunikasi dan diskusi antarperangkat daerah di Sumbar.
Sehingga, dapat berjalan seirama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam memaksimalkan pelayanan publik.
“Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asisten, Kepala Biro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan jajaran pejabat terkait lainnya.”
“Seluruh peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Pemprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Pemda Pengendali Pembangunan Terbaik. Penghargaan diberikan kepada Pemkab Dharmasraya sebagai Terbaik III, Pemko Padang Panjang Terbaik II dan Pemko Padang Terbaik I.
Selain itu, sejumlah Pemda juga mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM. Termasuk Pemprov Sumbar sebagai Pemda Pembina yang berhasil menempatkan 60 persen Pemda di Sumbar sebagai Daerah Peduli HAM. (*)
Editor : Mangindo Kayo