PEKANBARU (4/3/2025) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kaderismanto menilai, dinamika pendapatan daerah di tahun 2025 ini harus dikunci. Pembahasannya, terdapat dalam Rencana Kerja Pendapatan Daerah (RKPD).
“Kita penting mengetahui, seberapa besar pendapatan daerah Riau ini di tahun 2025, untuk memastikan angka tunda bayar,” ungkap Kaderismanto.
Hal itu disampaikannya, saat memimpin rapat kerja Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa.
Rapat kerja ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025. Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis.
Juga dihadiri anggota Banggar DPRD Riau lainnya seperti Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasby Assodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti dan Imustiar.
Dari TAPD Riau, dihadiri Pj Sekretaris Daerah Riau, M Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD dan staf terkait.
Dikatakan Kaderismanto, pergeseran perencanaan anggaran Riau tahun 2025 ini, telah dilakukan hingga lima kali.
“APBD kita di tahun 2025 ini, harus dibuka secara transparan karena gubernur juga menginginkan hal tersebut,” ujar Kaderismanto.
Anggota Banggar DPRD Riau, Androy Ade Rianda, mengungkapkan adanya masalah terkait pembayaran gaji di beberapa SMK yang belum dibayarkan.
Ia mendesak agar masalah gaji tersebut segera diselesaikan.
Kemudian, Andi Darma Taufik, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, Pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.
Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.
Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan, dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada.
“Anggaran lagi di-review Inspektorat,” ujarnya.
Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.
Rapat ini tak lepas dari pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid pada rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda pidato perdana Gubernur Riau periode 2025-2030 serta penyampaian pengumuman masa reses masa persidangan II (Januari–April) 2025, di ruang sidang utama, Senin.
Dalam pidatonya, Abdul Wahid mengungkapkan, telah melakukan rapat pembahasan struktur APBD Tahun 2025 dan menemukan anggaran Riau mengalami defisit Rp2,2 triliun.
“Saya sudah pimpin rapat perdana dengan TAPD. Ternyata, APBD kita defisit Rp2,2 triliun, semoga bisa selesai, cari solusi,” terangnya.
“Beban berat ini, semoga membuat kami semakin semangat, semoga bisa diselesaikan asalkan DPRD Riau bersama kami,” ulas Abdul Wahid pada rapat paripurna perdananya di DPRD Riau, Senin lalu. (adv)
Editor : Mangindo Kayo