PADANG (5/3/2025) - PT Garam rencanakan peningkatan produksi garam di Sumbar melalui pembinaan terhadap petani garam. Selain untuk menekan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan nasional, upaya ini juga dalam rangka menekan ketergantungan terhadap impor.
“Dari 5 juta ton kebutuhan garam nasional, itu 50 persennya masih kita impor. Padahal, kita punya potensi besar untuk mencapai swasembada garam sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkap Dirut PT Garam, Abraham Mose.
Hal itu disampaikannya, saat memimpin audiensi jajaran manajemen PT Garam dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu.
Dikatakan Abraham Mose, Sumbar bersama Aceh tengah diproyeksikan sebagai klaster produksi garam nasional untuk wilayah Sumatera.
Potensi garam Sumbar sendiri, sambung Abraham, sangat besar jika dioptimalkan. Terutama sekali untuk menghasilkan produk garam bagi industri nonpangan, seperti kebutuhan pabrik, proses penyamakan dan lainnya.
“Sumbar akan jadi salah satu daerah yang akan kita tingkatkan produksinya melalui pembinaan terhadap petani garam lokal,” ucap Abraham.
“Terima kasih atas dukungan bapak gubernur dan jajaran. Kita akan tindak lanjuti segera rencana ini di Sumbar,” sambungnya.
Ungkit Perekonomian
Sementara, Mahyeldi menyambut baik rencana manajemen PT Garam ini. Menurut dia, selain mengungkit perekonomian, dukungan penuh atas rencana ini juga bagian dari komitmen Pemprov Sumbar atas arahan Presiden terkait hilirisasi serta swasembada garam di pengujung tahun 2025.
“Terkait rencana PT Garam untuk pengembangan kualitas dan kuantitas produksi garam di Sumbar, jika tidak bisa dengan telapak tangan, maka dengan niru kita tampung. Kita sangat mendukung,” kata Mahyeldi.
Sumbar sendiri, sambung dia, menyimpan sejarah terkait aktivitas pertanian garam, terutama sekali di Muaro Sakai Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan.
Sehingga, rencana PT Garam untuk melakukan pembinaan terhadap ara petani garam di Sumbar diyakini akan mendatangkan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat.
“Terkait kebutuhan, kita rasa Sumbar sangat membutuhkan. Ada tujuh kabupaten/kota yang merupakan kawasan pesisir pantai, sehingga kebutuhan garam untuk usaha perikanan saja sangat besar. Belum lagi kebutuhan untuk industri lain seperti industri pangan, nonpangan, hingga farmasi,” kata Mahyeldi.
Terlebih saat retreat Kepala Daerah di Magelang beberapa pekan lalu, Mahyeldi mengaku mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terkait pentingnya hilirisasi produk pertanian dan potensi sumber daya alam, termasuk memaksimalkan potensi kelautan.
“Rencana ini juga bagian dari usaha mencapai swasembada garam pada akhir 2025,” ucapnya lagi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Komisaris PT Garam yang juga tokoh pertanian nasional asal Sumbar, Masrial Koto; Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Garam, Ahyanizzaman.
Lalu, Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam, Syaifuddin; Kadis Perindag Sumbar, Novrial, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo