PADANG (13/6/2025) - Industri pariwisata itu lekat dengan keramahan (hospitality). Jika wisatawan merasa tak nyaman setiap kali berkunjung pada satu objek wisata, destinasi tersebut diyakini bakal tak masuk lagi dalam daftar lokasi yang mesti dikunjungi wisatawan. Tour operator pun ikut tak merekomendasikan.
“Sekarang zamannya serba viral. Selain konten positif, hal-hal negatif juga sangat cepat viralnya. Jika warga di sekitar objek wisata tak menjaga keramahan, yakin lah, wisatawan akan enggan berkunjung. Terlebih, pilihan destinasi wisata itu, saat ini sangat banyak dan beragam,” ungkap Ketua DPRD Padang, Muharlion.
Hal itu dikatakannya, merespon viralnya rekaman video terjadinya pungutan liar (Pungli) di objek wisata Batu Malin Kundang di Pantai Air Manis, kecamatan Padang Selatan, 9 Juni 2025 lalu.
Dalam video itu terlihat, sejumlah pemuda melakukan pungutan senilai ratusan ribu rupiah pada sopir bus yang disinyalir mengangkut wisatawan asal Malaysia.
Video dengan kasus berbeda, juga dialami wisatawan dari Jambi, bersiteru dengan tukang foto keliling yang diduga memungut bayaran sebanyak dua kali kepada pengunjung hingga berujung pertengkaran.
Juga viral kasus cek-cok pengunjung dengan petugas parkir di Pantai Padang, tepatnya di kawasan Taplau Purus pada Minggu (31/5/2025) malam.
Menurut Muharlion, tiga video yang viral di dunia maya itu hanya sebagian kecil kasus yang beredar luas di dunia maya.
Hal ini setidaknya menggambarkan masih belum siapnya masyarakat terutama di destinasi wisata, dengan industri pariwisata.
“Salah satu dari 9 program unggulan (Progul) pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir, khusus menyasar soal pariwisata ini (Jelajah Padang-red). Membereskan soal keramahan ini, berarti telah menyelematkan Progul wali kota,” terang anggota DPRD Padang yang selang dua periode terakhir tercatat sebagai peraih suara tertinggi itu.
“Keramahan di lokasi wisata, merupakan pekerjaan rumah yang mesti segera dicarikan solusinya secara permanen,” tegas Muharlion.
Dia meminta jajaran Dinas Pariwisata Padang, dalam jangka pendek, untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan pendekatan pada masyarakat, agar kasus serupa tak kembali terjadi.
Selain itu, dia juga mendorong untuk pembuatan regulasi, karena kejadian serupa marak terjadi diwilayah-wilayah yang bukan di bawah kewenangan Pemko Padang.
“Kasus yang di Pantai Air Manis ini, terjadi karena warga merasa melakukan pungutan di kawasan milik kaum ulayat. Tapi, masyarakat masih belum paham, yang tercoreng itu adalah wajah pariwisata Kota Padang secara keseluruhan, karena perilaku mereka itu,” tegasnya.
Tercorengnya wajah pariwisata Padang ini, ungkap Muharlion, juga dirasakannya sendiri saat mengikuti agenda kedewanan di Provinsi Riau.
“Saat saya berkunjung ke Riau, Pantai Air Manis ini telah jadi buah bibir di sana, tersebab aksi Pungli yang meresahkan wistawan,” ungkap dia.
Menurut Muharlion, komisi terkait di DPRD Padang mesti mengagendakan pembahasan kasus ini dengan mitra kerja terkait.
“Pariwisata merupakan sebagai salah satu sektor penunjang pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi Sumbar ini. Tak bisa dibiarkan, hal-hal negatif terus melingkupinya,” tegas dia. (*)
Editor : Mangindo Kayo