PADANG (14/10/2025) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, berhasil sepakati penambahan proyeksi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PT PLN (persero) Cabang Padang jadi Rp130 miliar di tahun 2026.
“Sebelumnya, PT PLN hanya menyampaikan proyeksi PPJ sebesar Rp127,5 miliar. Tahun-tahun sebelumnya, berada di angka 115 sampai 120 miliar rupiah. Alhamdulillah, diskusi alot tim Banggar dengan memperhatikan semua potensi, disepakati penambahan Rp2,5 miliar dari jumlah yang sebelumnya diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkap Ketua Banggar DPRD Padang, Muharlion.
Kabar positif itu disampaikannya, terkait hasil rapat yang digelar Banggar DPRD Padang bersama manajemen 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasional di Padang dan 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Banggar, Lantai III Kantor DPRD Padang, Selasa itu, dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menopang berbagai agenda pembangunan di tahun 2026.
Potensi penambahan PAD yang dikejar itu dari PT PLN (persero) Cabang Padang dan PT Semen Padang (anak usaha PT Semen Indonesia). Kemudian, dari PT Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
Rapat ini, merupakan rangkaian dari pembahasan Rancangan APBD Padang Tahun 2026 yang telah dihantarkan Pemko Padang dalam rapat paripurna, Senin (13/10/2025).
Selain PPJ, ungkap Muharlion, Tim Banggar DPRD Padang juga mengejar potensi pertambahan PAD dari penggunaan genset oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di Padang.
“Untuk potensi penambahan PAD dari genset ini, akan terus kita cari karena kontribusinya cukup signifikan,” terang Muharlion.
Selain dari PT PLN, kontribusi penambahan PAD yang dikejar adalah dari PT Semen Padang, berupa Pajak Mineral Bukan Logam (sebelumnya, Pajak Galian C-red) yang diproyeksikan ke TAPD di tahun 2026 sebesar Rp31,2 miliar.
“Saat ini, hanya ada dua pabrik yang beroperasi di PT Semen Padang yakni Indarung V dan Indarung VI. Pabrik Indarung I sampai IV, tak operasional lagi. Jadi agak sempit ruang penambahan. Yang masih dikejar itu PAD dari PPJ, PBB dan lainnya dari Semen Padang,” ungkap dia.
“Potensi penambahan potensi PAD lain dari Semen Padang, salah satunya dengan cara peningkatan konsumsi semen. Untuk itu, kita imbau seluruh elemen di Sumatera Barat, gunakan Semen Padang terutama pada pelaksanaan proyek-proyek pemerintah,” tambah Muharlion.
Pembahasan cukup alot juga terjadi pada kontribusi PAD yang akan dikontribusikan Perumda PSM. Dari pembahasan, manajemen Perumda PSM menyanggupi untuk berkontribusi terhadap PAD sebesar Rp500 juta di tahun 2026 nanti.
“Kita di DPRD, ingin mendudukan kembali, inti bisnis Perumda PSM ini apa. Fokus ke layanan publik sektor transportasi dengan Bus Trans Padangnya, ke industri pariwisata saja atau masih kedua-duanya seperti sekarang ini,” ungkap Muharlion.
Untuk menguliti core bisnis Perumda PSM ini, Muharlion menegaskan, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Komisi II DPRD Padang.
“Ujung-ujungnya nanti jika disepakati core bisnis PSM ini, tentunya adalah perubahan Peraturan Daerah (Perda)-nya,” terang Muharlion.
Penambahan kontribusi PAD sebesar Rp700 juta lebih, juga disepakati pada Perumda AM Padang untuk tahun 2026 nanti. Semula, Perumda AM Padang memproyeksikan kontribusi PAD sebesar Rp5,8 miliar. Dengan penambahan, totalnya jadi Rp6,5 miliar.
“Penambahan proyeksi PAD ini, disertai catatan adanya realisasi penambahan 6 ribu pelanggan baru di tahun 2026 nanti,” ungkap anggota DPRD Padang Dapil Koto Tangah ini.
Perumda AM Padang ini, terang Muharlion, cakupan layanannya baru melingkupi 51 persen dari total potensi pelanggan yang ada di ibu kota provinsi Sumbar ini.
“Kita minta Perumda AM untuk terus menggaet pendanaan dari pusat sehingga bisa memperbesar lingkup layanan yang pada akhirnya bermuara pada penambahan kontribusi PAD,” terang anggota dewan dengan raihan suara terbesar di Kota Padang pada Pemilu 2024 lalu itu.
Sedangkan dari Bank Nagari, yang diharapkan berupa pembagian deviden sebesar Rp7,5 miliar per tahun. “Angkanya baru akan bertambah jika kita menambah jumlah saham kepemilikan,” urai Muharlion.
Perbesar Alokasi TJSL
Selain mengejar penambahan potensi PAD, Banggar DPRD Padang juga menyigi peningkatan porsi TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari yang telah dialokasikan sebelumnya oleh BUMN dan BUMD itu.
Peningkatan TJSL itu, terang Muharlion, akan difokuskan untuk menyukseskan program 1.000 unit WC di seluruh sekolah yang ada di Padang.
Misalnya dari PT Semen Padang. Sebelumnya, porsi TJSL yang dialokasikan untuk Kota Padang di tahun 2026 nanti, sebesar Rp13 miliar.
“Di luar yang telah dialokasikan ini, kita minta PT Semen Padang untuk ikut berkontribusi di progam 1000 unit WC ini dengan cara menambah porsi TJSL-nya. Kalau Semen Padang mau membangun sendiri WC itu, kita akan siapkan calon sekolah penerima manfaatnya,” ungkap Muharlion.
“Hal serupa juga kita harapkan dari BUMN dan BUMD. Ikut berkontribusi pada berbagai agenda pembangunan kota,” tambahnya.
Rapat yang difokuskan untuk pembahasan potensi PAD ini, merupakan rangkaian pembahasan Rancangan APBD Padang Tahun 2026.
Dalam hantaran yang disampaikan Wawako Padang, disebutkan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2026 diusulkan sebesar Rp2,65 triliun. Sedangkan belanja daerahnya Rp2,79 triliun.
Angka ini berkurang sekitar Rp524,4 miliar atau 15,8 persen dari total yang disepakati pada KUA-PPAS Tahun 2026.
Pengurangan oleh pemerintah pusat ini, berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp328 miliar lebih dan DAU yang diperuntukan untuk gaji PPPK sekitar Rp115 miliar di tahun 2026 nanti. (*)
Editor : Mangindo Kayo