PADANG (24/10/2025) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan, rencana kerja untuk menanggulangi praktik illegal mining dan illegal fishing, harus memiliki target yang terukur.
Sehingga, setiap tahunnya dapat terlihat sejauh mana praktik-praktik ilegal itu dapat dikurangi, meskipun belum sepenuhnya diberantas.
“DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Hal itu disampaikan Muhidi, saat jadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Sumatera Barat tentang penanganan illegal mining, illegal fishing serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat.
Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci dengan struktur kerja yang jelas serta indikator capaian yang terukur.
“Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan.
Politikus senior PKS itu juga menyinggung kasus pembakaran kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pesisir Selatan, yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.
Ia menilai, belum tuntasnya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan itu.
“Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Muhidi menegaskan pentingnya capaian kinerja yang jelas, dalam rencana strategis yang disepakati bersama.
“Harus ada target konkret, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi,” terang dia.
“Dalam pertemuan selanjutnya rencana itu harus lebih terarah, apa langkah kebutuhan untuk mengatasi ilegal meaning dan fishing. Agar hasil kinerja itu berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi persoalan krusial daerah.
Menurutnya, ada 3 persoalan mendesak di Sumbar yang perlu ditangani segera, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal dan kelangkaan BBM.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, ada dua aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan masalah tersebut. Yakni, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegasnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo