VALORAnews - Ketua Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), Zainal Abadi mengakui, pihaknya concern akan isu-isu tentang keterbukaan informasi publik.
"Bagi KPMM, keterbukaan informasi publik adalah pintu masuk terwujudnya Sumbar transparan dan akuntabel," ujar Zainal pada kegiatan Discussion Forum kerjasama Komisi Informasi Sumbar dengan KPMM, Senin (1/6/2015) di auditorium gubernuran Sumbar. (Baca: KI Sumbar Merasa Langang di nan Rami)
Diskusi forum ini, dihadiri sekitar 100 orang peserta dari berbagai elemen penggiat keterbukaan informasi yang ada di Sumbar. Diskusi ini digagas KI Sumbar dengan Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM).
Zainal menekankan, tanpa dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bukan jadi halangan bagi seorang pejabat publik, untuk dipilih kembali.
"Tidak ada, bahkan penilaian keuangan APBD, PPID tidak jadi indikator dapat atau tidaknya penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK," ujar Zainal menyayangkan.
Padahal, kata Zainal, tanpa PPID dipastikan badan publik tertutup. "Kalau tertutup, maka badan publik pasti punya kecenderungan korupsi," ujarnya. (vri)
Editor : Devan Alvaro