Anggota DPRD Sumbar Dapil I Sorot Rendahnya Realisasi Kegiatan Provinsi di Kota Padang

Jumat, 08 Desember 2017, 22:29 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Anggota DPRD Sumbar Dapil I Sorot Rendahnya Realisasi Kegiatan Provinsi di Kota Padang
Sekda Padang, Asnel didampingi Vidal Triza (Asisten II) menjelaskan sejumlah persoalan terkait rendahnya realisasi kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi di tahun anggaran 2017 ini. Penjelasan ini dalam kegiatan reses III anggota DPRD Sumbar yang

VALORAnews - Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar I (Kota Padang), menyayangkan lambannya realisasi kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran mereka di ibu kota provinsi Sumbar ini. Jumlahnya signifikan, sebesar Rp40 miliar dari APBD plus Rp20 miliar dari Pokir 10 anggota DPRD Sumbar dari Dapil 1.

"Masih banyak dana Pokir anggota DPRD Sumbar Dapil 1 yang belum direalisasikan, pada hal dananya sudah dicairkan melalui pemerintah provinsi ke Pemko Padang," jelas pimpinan rombongan 10 orang anggota DPRD Sumbar Dapil I, Afrizal, saat berdialog dengan jajaran Pemko Padang mengisi masa reses (istirahat sidang) III, Jumat ( (8/12/2017).

Hal senada dikatakan Hidayat. Dia juga menyanyangkan lambatnya realisasi dana Pokir yang telah disalurkan ke Pemko Padang. "Kita berharap, realisasi Pokir ini harus ada kepastiannya dan harus selesai di 2017 ini," tegas Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu.

Sementara, Anggota DPRD Sumbar dari PDI Perjuangan, Albert Hendra Lukman, lebih menyoroti permasalahan drainase yang buruk. Sehingga, setiap kali terjadi hujan deras berdurasi 2 jam atau lebih, pasti terjadi banjir atau munculnya danau buatan di sebagian besar kawasan kota.

Baca juga: Reses Dapil di Kuranji, Afrizal Paparkan Aspirasi yang Siap Direalisasikan Tahun 2024

"Perbaikan drainase yang telah dikerjakan pada 2016 lalu, yang menelan dana R2,8 miliar lebih, hasilnya kurang memuaskan. Untuk kedepan, pekerjaan perbaikan drainase ini seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang profesional, sehingga hasilnya bisa memuaskan," harap Albert yang menyayangkan lemahnya pengontrolan pelaksanaan proyek-proyek fisik di Kota Padang.

Albert juga mengingat Pemko Padang, tentang kawasan Pondok yang memiliki potensi dijadikan kawasan wisata. Di Pondok, terangnya, terdapat bangunan cagar budaya yaitu bangunan tua di sepanjang Batang Harau dan titik lainnya.

"Sejauh ini, kita belum melihat keseriusan Pemko Padang untuk mengelola kawasan Pondok jadi salah satu daerah destinasi wisata unggulan Padang. Saat ini, sudah ada bangunan tua di Pondok itu yang roboh," ungkap Albert.

Untuk merealisasikan kawasan Pondok menjadi salah destinasi wisata di Kota Padang, Albert mengaku, telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Baca juga: Warga Pauh Duo Keluhkan Bantuan yang Tak Merata di Agenda Reses Dapil Nurfirmanwansyah

Sementara, Muhamad Taufik dari Partai Hanura menyoroti buruknya sarana prasarana jalan ke Pasia Nan Tigo. Padahal, daerah itu terdapat aset Pemko Padang.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: