Home » Opini

Pemimpin Berkomitmen itu Erman Safar

Jumat, 2021-08-06 | 23:27 WIB | 648 klik
<p>Pemimpin Berkomitmen itu Erman Safar<p>

Hamriadi SSos ST

Sekretaris JMSI Bukittinggi

Tak semua orang mampu membuktikan janji politiknya saat masa kampanye setelah duduk di tahta kepemimpinan. Pemimpin yang amanah tersebut, dia akan selalu mengingat apa yang telah disampaikan saat masa kampanye, dan akan merealisasikannya setelah terpilih sebagai pemimpin.

Membuktikan janji saat kampanye sebagai kepala daerah, mungkin tidak salah rasanya kita ambil referensinya kepada sosok Wali Kota Bukittinggi Erman Safar. Kenapa demikian, karena dia lah mungkin sosok pemimpin yang merealisasikan janji kampanye kepada masyarakatnya.

Janji tersebut yaitu jika terpilih sebagai wali kota Bukittinggi yang berpasangan dengan wakilnya Marfendi pada Pilkada 2020 lalu, akan mencabut Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 40 tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dan Perwako Nomor 41 tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.


Janji tersebut dibuktikannya, dimana ia berhasil merealisasikan janjinya itu, yaitu telah mencabut Perwako 40 dan Perwako 41, yang telah menjadi beban berat bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedagang di kota itu.

Wali Kota Bukittinggi yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi menyampaikan, pencabutan Perwako 40/41 dihadapan wartawan bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Belakang Balok, Jumat (6/8/2021).

Pencabutan tersebut memang setelah sekian lama menunggu tahapan dalam pencabutan Perwako 40/41 itu. Erman membacakan poin-poin terkait pencabutan Perwako 40/41, yang telah sekian lama menjadi polemik di Bukittinggi.

Poin pertama, Perwako Bukittinggi tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar grosir dan atau pertokoan yang mencabut Perwako Bukittinggi No. 40/2018 tentang Peninjauan Pasar Grosir. Kedua Perwako Bukittinggi tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang mencabut Perwako Bukittinggi No. 41/2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan pengundangan.

Dengan pencabutan kedua Perwako tersebut, maka dapat disimpulkan telah meringankan beban masyarakat, dan telah menjawab keresahan dan penderitaan masyarakat di tengah pandemi covid19, yang telah lebih dari satu tahun melanda Indonesia termasuk kota Bukittinggi, yang telah memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian perdagangan.

Kebijakan dasar pemerintah kota Bukittinggi mencabut kedua perwako tersebut, pertama berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, sebenarnya telah mengalami inflasi sejak 2018 dan terus meningkat sampai dengan 2020.

Beban yang ditanggung masyarakat terutama pedagang di tiga lokasi pasar yaitu, Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Pasar Aur menjadi kontraproduktif dengan kenaikan retribusi pada Perwako 40/41 itu.

Selanjutnya, menaikan tarif Retribusi pada Perwako No. 40/2018 dari tarif awal pada Perda No.15/2013 yang menjadi payung hukumnya tidak memiliki dasar yang jelas. Demikian juga kenaikan tarif retribusi pada Perwako No. 41 dari tarif awal pada Perda No 16 Tahun 2013.

Sebagai contoh pada Perwako No. 40, ditemukan tarif retribusi yang rata-rata Rp60 ribu pada semua toko grosir di Pasar Simpang Aur. Padahal pada Perda Nomor 15 tahun 2013, tarif tersebut bervariasi atau paling tidak dibedakan antara posisi toko dipojok dan tidak dipojok.

Dasar kewenangan wali kota sesuai dengan undang-undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Perda No.15/2013 dan Perda No.16/2013 dinyatakan dengan tegas bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali, dan untuk penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan wali kota.

Pada kedua Perwako yang akan diundangkan tersebut didasarkan kepada, 1) Pertimbangan indeks harga dan perkembangan ekonomi di kota Bukittinggi.

Indeks harga adalah tolak ukur dalam penentuan harga maupun keberlangsungan ekonomi suatu negara. Indeks harga diperlukan dalam ekonomi makro merujuk pada laman resmi Badan Statistik.

Indeks harga adalah ukuran statistik untuk menyatakan perubahan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya.

Pengertian indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar.

Daftar indeks harga ini sangat diperlukan untuk mengukur perubahan ekonomi suatu warga sebagai contoh harga sapi cenderung mengalami kenaikan menjelang hari raya Idul Fitri karena adanya kenaikan permintaan pasar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai produksi barang suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan kepada beberapa indikator itu, misalkan naiknya pendapatan nasional pendapatan perkapita jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran berkurangnya tingkat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik.

Tentu harapannya, selaku wali kota yang selalu berkewajiban melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, semoga kedua perwako yang baru itu, dapat menjawab polemik Perwako 40/41 yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pedagang sejak 2018.

Tentunya, kehadiran kedua perwako tersebut sesuai dengan visi dan misi "Bukittinggi Hebat" dicanangkan dan dijadikan sebagai dasar RPJMD Kota Bukittinggi 2021 - 2026, khususnya Hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan.

Semoga dengan telah dicabutnya Perwako 40 / 41 itu, bisa berdampak langsung kepada ribuan pedagang yang ada di kota Bukittinggi dan meringankan beban mereka, terlebih dimasa pandemi covid19 yang mana telah berdampak pada perekonomian masyarakat.

Sebagaimana diketahui, masyarakat pedagang di Bukittinggi sejak awal 2019 membayar retribusi toko, kios, lapak, Pedagang Kaki Lima yang besarnya berkali lipat dari sebelumnya.

Terhitung 21 Desember 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi menaikkan retribusi pada tiga lokasi pasar (Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur) hingga 600 persen, hal itu sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Walikota Bukittinggi, nomor 40 dan 41 tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir atau pertokoan dan peninjauan tarif retribusi pasar.

Pemberlakukan retribusi yang berkali lipat tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pedagang hingga menjadi polemik di masyarakat Bukittinggi.

Apalagi tidak lama berselang Perwako 40/41 tersebut diberlakukan, pandemi Covid19 juga melanda Bukittinggi yang membuat perekonomian menjadi carut marut.

Sementara itu, setelah dilantik Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Wali Kota Bukittinggi defenitif, Erman Safar langsung memberikan pernyataan resmi komitmen mencabut Perwako 40/41 sebagaimana tertuang dalam janji politiknya.

Secara formal dan legal, tentu butuh proses dalam pencabutannya. Tetapi, semua itu berhasil direalisasikan. Atas kepercayaan dan doa masyarakat, tentu juga keikhlasannya dalam memimpin Koto Bukittinggi, hingga pada akhirnya Perwako 40/41 dinyatakan secara legal resmi dicabut. (*)

Komentar

Opini lainnya

<p>CFW, Pewajaran Keanehan Perilaku di Dunia Maya ke Realitas Nyata<p> Sabtu, 30-07-2022 17:30 WIB

CFW, Pewajaran Keanehan Perilaku di Dunia Maya ke Realitas Nyata

oleh: Zainuddin Assyarifie
Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Jabar
<p>Narasumber Pers<p> Kamis, 28-07-2022 15:04 WIB

Narasumber Pers

oleh: Wina Armada Sukardi
Pakar hukum dan etika pers
<p>Manajemen Krisis dalam Government Public Relations<p> Senin, 04-07-2022 23:16 WIB

Manajemen Krisis dalam Government Public Relations

oleh: Zev Hanna Fauziah
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univeristas Andalas
<p>Sengkarut Pengelolaan Aset Daerah oleh Bupati Padang Pariaman.<p> Sabtu, 25-06-2022 22:11 WIB

Sengkarut Pengelolaan Aset Daerah oleh Bupati Padang Pariaman.

oleh: Arfino Bijuangsa Koto
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya