Home » Opini

Sengkarut Pengelolaan Aset Daerah oleh Bupati Padang Pariaman.

Sabtu, 2022-06-25 | 22:11 WIB | 676 klik
<p>Sengkarut Pengelolaan Aset Daerah oleh Bupati Padang Pariaman.<p>

Arfino Bijuangsa Koto

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya

Pada Kamis, 2 Juni 2022 pukul 14.30 WIB, puluhan massa yang menamakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Peduli Padang Pariaman (GMPPP) yang tergabung dari masyarakat dan mahasiswa, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Koordinator aksi, Rahman mengungkapkan, enam tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Padang Pariaman. Pertama, terkait keberadaan 6 aset Kabupaten Padang Pariaman yang diserahkan kepada Kota Pariaman pada tanggal 25 Mei 2022 di kantor Kejaksaan Negeri Pariaman.

Aksi tersebut disambut oleh pimpinan DPRD Padang Pariaman. Ketua DPRD Padang Pariaman Bapak Arwinsyah mengiyakan tuntutan tersebut dengan keterangan, "Yang kami sayangkan pihak Bupati tidak pernah memberi tahu kepada kami (DPRD) perihal penyerahan aset Padang Pariaman."


Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Padang Pariaman tersebut, ketika diwawancarai oleh wartawan Televisi Indosiar.

Berdasarkan keterangan tersebut, memperjelas bahwa ada kesewenangan-wenangan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika ini dibiarkan, maka keterpurukan daerah akan menjadi kenyataan. Karena kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga, berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya.

Lord Acton pernah mengatakan, "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya."

Hal ini bisa dicegah dengan membagi kekuasaan yang disebut dengan trias politika.

Trias politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu.

John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan negara atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legilatif, dan kekuasaan yudikatif.

Kembali kepada pemerintahan Padang Pariaman, Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Eksekutif). Yang bertugas sebagai berikut: Pertama, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

Kedua, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

Keempat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

Kelima, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Keenam, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan ketujuh, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari DPRD (Legislatif): Pertama legeslasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Kedua anggaran, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; dan Ketiga pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, selaku Lembaga Legislatif yang memiliki kekuasan penuh dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan yang kondusif agar sesuai dengan amanat undang- undang.

DPRD juga memiliki Tugas dan Wewenang membentuk peraturan daerah Bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah (APBD) yang diajukan kepala daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Kalau kita berkaca dari kasus penyerahan aset Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman, lahir praduga dari masyarakat bahwa ada kesewenang-wenangan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini.

Kalau hal itu benar maka pemerintah daerah Padang Pariaman sudah keluar dari jalur undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Maka wajar jika sekelompok masyarakat Padang Pariaman meminta kepada DPRD agar menggunakan haknya sebagai lembaga legislatif.

Hak tersebut merupakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD berhak meminta penjabat daerah untuk memberikan keterangan, jika permintaan tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Jika panggilan paksa juga tidak dipenuhi tanda alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Bahkan DPRD dapat mengusulkan pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Artinya, jika hal ini berjalan sesuai dengan semestinya maka Padang Pariaman Berjaya dengan mudah dicapai sehingga terwujudnya masyarakat adil Makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. (*)

Komentar

Opini lainnya

<p>CFW, Pewajaran Keanehan Perilaku di Dunia Maya ke Realitas Nyata<p> Sabtu, 30-07-2022 17:30 WIB

CFW, Pewajaran Keanehan Perilaku di Dunia Maya ke Realitas Nyata

oleh: Zainuddin Assyarifie
Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Jabar
<p>Narasumber Pers<p> Kamis, 28-07-2022 15:04 WIB

Narasumber Pers

oleh: Wina Armada Sukardi
Pakar hukum dan etika pers
<p>Manajemen Krisis dalam Government Public Relations<p> Senin, 04-07-2022 23:16 WIB

Manajemen Krisis dalam Government Public Relations

oleh: Zev Hanna Fauziah
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univeristas Andalas
<p>PKPU Tahapan Pemilu Diundangkan, Polemik Penundaan Pemilu 2024 Terjawab<p> Selasa, 21-06-2022 22:22 WIB

PKPU Tahapan Pemilu Diundangkan, Polemik Penundaan Pemilu 2024 Terjawab

oleh: Wanhar
Komisioner KPU Pasaman Barat