Anomali Demo Kenaikan BBM dan Kepentingan Politis Oposisi

*Zainuddin Assyarifie

Senin, 19 September 2022 | Opini
Anomali Demo Kenaikan  BBM dan Kepentingan Politis Oposisi
Zainuddin Assyarifie - Ketua LTNNU Jabar

KENAIKAN harga BBM menuai Protes dari kebanyakan mahasiswa, mereka demo dan kritik kebijakan tersebut tidak pro rakyat dan abai terhadap kepentingan masyarakat.

Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga Negara di era demokrasi namun perlu dicatat semua juga ada aturan dan batasan yang ada didalamnya, aspirasi boleh disampaiakn namun aturan tidak boleh dilabrak.

Kenaikan Bahan Bakar Minyak sejatinya bukan hanya di Indonesia, namun disemua belahan dunia mengalami lonjakan harga BBM, beberapa negara bahkan lambat mengantisipasi inflasi sehingga terjun bebas akibat memanjakan rakyatnya dengan subsidi dan suku bunga rendah.

Sebut saja Turki yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi yakni 79,6 persen (tercatat pada Juli 2022) secara tahunan. lalu Argentina memiliki tingkat inflasi tinggi yakni 71 persen (tercatat pada Juli 2022) secara tahunan.

Angka ini naik cukup signifikan dengan tingkat inflasi sebelumnya berada di 64, Rusia, Spanyol, Belanda, Brazil, India, Singapura, Australia dan lain-lain.

Pandemi Covid19 dan perang Rusia-Ukraina adalah penyebab utama krisis energi dunia.

Pemerintah Indonesia telah mempelajari dan menghitung dengan tepat alokasi anggaran, sehingga mengambil keputusan tidak popular yakni menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan subsidi kepada rakyat miskin yang terkena dampak langsung yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun pada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Presiden juga mengatakan jika memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan. (Sumber: Kementriankeuangan RI)

Melihat angka-angka tersebut, kita menduga bahwa oposisi tidak menggunakan akal sehat dalam menolak kebijakan penyesuaian harga BBM atau hanya memanfaatkan keadaan untuk kepentingan politis demi meraup suara di pemilu 2024, bahkan mungkin ingin menjerumuskan pemerintah ke jurang resesi? Naudzubillah.

Demikian pertanyaan buat para demonstran yang katanya membela kepentingan rakyat kecil, rakyat yang mana yang anda bela, sementara 20 juta lebih rakyat mendapat subsidi BLT dari pemerintah selama 4 bulan yang telah disalurkan melalui Kementrian sosial secara cepat dan tepat sasaran.

Halaman:

*Ketua LTNNU Jabar

Bagikan:
Muhammad Fadli.
Ketua Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas

Fenomena Politik Keluarga dan Tantangan Demokrasi Kita

Opini - 08 Maret 2024

Oleh: Dr Hary Efendi Iskandar

Dr. Hary Efendi Iskandar

Benarkah Gerakan Kampus Partisan

Opini - 27 Februari 2024

Oleh: Dr. Hary Efendi Iskandar

Nadia Maharani.

Kejahatan Berbahasa di Dirty Vote

Opini - 13 Februari 2024

Oleh: Nadia Maharani

Zulfadhli Muchtar

Adaptasi Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Bagi UMKM

Opini - 31 Januari 2024

Oleh: Zulfadhli Muchtar