Home » Opini

Sinergitas Program Ketahanan Pangan di Desa

Jumat, 2022-09-23 | 18:14 WIB | 141 klik
<p>Sinergitas Program Ketahanan Pangan di Desa<p>

Yosnofrizal STP Dt Maruhum

Koordinator TPP P3MD Kabupaten Agam

KEJADIAN Pandemi Covid-19 yang berawal tahun 2020 lalu dan sampai sekarang tahun 2022 ini masih terasa dampaknya terhadap gerak ekonomi masyarakat telah membawa kesadaran baru bagi pemerintah.

Kesadaran baru itu adalah ada potensi besar yang jika digerakan secara tepat, maka hal tersebut tidak saja mampu mengurangi dampak wabah lebih cepat, tapi juga membangun sesuatu yang sangat fundamen bagi bangsa yakni ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan yang sesungguhnya menjadi cita-cita bangsa sejak kemerdekaan yakni kemandirian.

Potensi besar itu bernama Desa. Desa dengan kekuatannya saat ini sejak diterbitkan Undang-Undang Desa atau Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa menjadi potensial menumbuhkan berbagai pondasi pembangunan Nasional. Tak terkecuali pondasi Ketahanan Pangan bahkan kemandirian Pangan.


Mengapa demikian? Desa di Indonesia sejak dulunya di Indonesia seperti juga Nagari di Sumatera Barat sudah memiliki kekuatan kultural yang hebat dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Sebagai contoh Nagari di Sumatera Barat.

Nagari sebagai sebuah entitas kultural kewilayahan di bumi Minangkabau telah dikenal sebagai kekuatan ekonomi masyarakat Minang. Nagari memiliki pasar yang menjadi pusat gerak ekonomi masyarakat.

Melalui kepemimpinan tokohnya waktu dulu dan ikatan-ikatan kultur bertumbuh sebuah sistim ketahanan pangan yang luar biasa. Masyarakat Minang di Nagari memiliki Rangkiang sebagai tempat menyimpan cadangan pangan.

Menariknya, Rangkiang itu tidak satu jenis. Ada empat jenis rangkiang dengan fungsi yang berbeda. Ada Rangkiang sibayau-bayau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rangkiang sitenggang lapa yang digunakan untuk menyediakan padi saat musim paceklik.

Ada pula Rangkiang Sitinjau Lauik yang digunakan untuk membeli barang yang tidak bisa dibuat sendiri.

Terakhir adalah Rangkiang Kaciak (kecil) tempat penyimpanan padi yang disiapkan menjadi benih.

Itu semua adalah sistem ketahanan pangan Nagari yang dibangun dengan kearifan terhadap kondisi masyarakat Minang waktu itu.

Dan boleh jadi model ketahanan pangan sejenis juga ada pada desa-desa lain di Indonesia mengikuti kearifan lokal atau local wisdom dan adat budaya dimana desa itu berada. Masyarakat suku Badui yang ada di Propinsi Banten misalnya. Mereka mendirikan Leuit, sama seperti Rangkiang di Minangkabau sebagai tempat penyimpanan padi.

Uniknya padi yang tersimpan tidak boleh dijual dan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan persediaan menghadapi musim paceklik.

Kekuatan Desa dengan segala kearifan lokal yang telah terbentuk sebelum Indonesia ada itulah yang disadari para penyusun ketika Undang-Undang Desa di rancang. Karena itu, sebagai wujud Desa secara geneakologis adalah pembentuk Bangsa, Undang-Undang Desa memberikan kembali kewenangan kepada Desa dan masyarakatnya untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan potensi dan kearifan yang dipunyai. Kewenangan sesuai potensi, kebutuhan dan kearifan lokal itu yang kemudian disebut dengan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan asal-usul.

Namun pemerintah juga menyadari di tengah perubahan yang terjadi di desa dan selama puluhan tahun keberadaan desa dengan segala kekuatannya dikebiri menyebabkan ada sebagian dari potensi dan ketarifan lokal yang mulai hilang di tengah masyarakat desa. Apalagi selama puluhan tahun juga berlangsung penyedotan sumber daya manusia desa oleh kota.

Kini dengan kewenangan yang ada di Desa, pemerintah dan para pihak harus bekerja keras membalikkan keadaan agar Desa kembali tumbuh dan kuat dengan segala kondisi dan potensi yang dimiliki hari ini.

Dalam konteks ini maka Pemerintah masih menetapkan arah pembangunan Desa melalui kewenangan pemerintah dalam penyusunan regulasi terkait pelaksanaannya Undang-Undang Desa. Khusus terkait dengan program ketahanan pangan, Kementrian Desa -PDTT telah menerbitkan Kemendesa No 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa.

Kepmendesa ini memberi arahan kepada Pemerintah Desa tentang berbagai jenis kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa.

Kemendesa ini merupakan turunan dari arahan Presiden yang dalam Perpres No 104 tentang Rincian APBN Tahun 2022 dimana dalamnya mengatur penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai, penanganan Covid-19 dan mendorong ketahanan pangan di Desa.

Semua itu bertujuan untuk mengatasi dampak Covid-19 yang masih terasa oleh masyarakat hingga sekarang. Perpres ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 190 Tahun 2021. PMK menentukan porsi yang harus dianggarkan oleh Dana Desa yakni BLT sebesar minimal 40 persen, penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dan ketahanan pangan sebesar 20 persen.

Kementrian Desa-PDTT kemudian juga menjadikan program Ketahanan Pangan dan Hewani sebagai salah satu prioritas pembangun desa dalam Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prirotas Pengunaan Dana Desa. Inilah yang kemudian dipertegas lagi dalam Kepmendesa No 82 Tahun 2022.

Paling tidak, Kepmendesamenjelaskan ada beberap poin penting yang dapat dilakukan Desa dalam mewujudkan kegiatan ketahanan pangannya. Poin itu adalah mendorong desa menghasilkan komoditi pangan yang sesuai dengan potensi desa, membangun berbagai infrastruktur yang mendukung produksi pangan, menciptakan sistim ketahanan pangan yang bernama lumbung desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi dan kelembagaan petani di desa sebagai sebagai sistim bisnis pangan yang tidak saja mendukung ketahanan pangan, tapi juga mensejahterakan petani dan masyarakat desa.

Sinergisitas Para Pihak

Walau Pemerintah Pusat telah membuat berbagai regulasi untuk mendukung program ketahanan pangan di desa, namun hal itu belumlah cukup sebagai sebuah syarat program ketahanan pangan seperti yang diinginkan bisa terwujud. Perlu sinergisitas para pihak agar program ketahanan pangan berjalan baik di desa.

Para pihak itu adalah seluruh komponen anak bangsa yang ada di daerah mulai dari tingkatan propinsi, kabupaten hingga desa. Tentu pihak yang pertama adalah keterlibatan intens dan fokus dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Regulasi seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri menegaskan peran pembinaan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa.

Peran pembinaan ini yang diharapkan bukan saja bagaimana Pemerintah Desa mampu melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tapi secara teknis dan subtansi kegiatan pembangunan ituberkualitas.

Dalam konteks kegiatan ketahanan pangan misalnya, yang dilakukan bukan saja mengarahkan dan memastikan kegiatan ketahanan teranggarkan dalam dokumen perencanaan desa, tapi tak kalah pentingnya adalah merancang dan melaksanakankegiatan yang berkualitas.

Dalam merancang dan melaksanakan inikegiatan yang berkualitas inilah juga sangat diperlukan peran pembinaan Pemerintah Daerah. Bukankah Pemerintah punya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kemampuan teknis dalam mendampingi Desa.

Sebagai contoh ketika dalam Kepmendes No 82 Tahun 2022 membolehkan pembangunan Lumbung Desa sebagai kegiatan Desa dalam menciptakan ketahanan pangan, maka Dinas yang berurusan dengan Ketahanan Pangan di Kabupaten harus terlibat mendampingi Desa dalam menumbuhkan Lumbung Pangan tersebut.

Sinergisitas juga membutuhkan peran dari Perguruan Tinggi dan Lembaga lain di pemerintahan seperti lembaga penelitian. Sudah saat perguruan tinggi lebih berkolaborasi dalam memperkuat kegiatan ketahanan pangan. Kolaborasi Perguruan Tinggi ini bisa dengan Pemerintah Daerah atau langsung dengan desa-desa yang ada.

Sinergisitas lain yang tak kalah pentingnya adalah dengan kelembagaan masyarakat seperti organisasi keagamaan dan organisasi Masyarakat lainnya. Peran lembaga ini dapat mendinamisasi masyarakat berpartisipasi atau terlibat langsung dengan kegiatan ketahanan pangan nagari. Peran organisasi juga termasuk lembaga usaha yang ada terutama melalui skema dana CSR mendukung kegiatan ketahanan pangan di Desa.

Dapat dikata sinergisitas para pihak mulai dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Usaha dan Organisasi Masyarakat serta kekuatan dan pemerintahan Desa adalah kata kunci keberhasilan program Ketahanan Pangan di Desa.

Tentu yang tidak bisa dilupakan adalah peran pendamping sebagai fasilitator, advokator dan dinamisator yang disediakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan dan pembangunan Desa. (*)

Komentar

Opini lainnya

<p>Hari Kesaktian Panca-Sila dan Sikap Generasi Muda Bangsa<p> Minggu, 02-10-2022 15:44 WIB

Hari Kesaktian Panca-Sila dan Sikap Generasi Muda Bangsa

oleh: Arie Ferdinand
Founder dan Ketua Umum DPP SGM-Papua
<p>Obstruction of Press Freedom<p> Sabtu, 01-10-2022 08:50 WIB

Obstruction of Press Freedom

oleh: Wina Armada Sukardi
Pakar Hukum dan Etika Pers, Advokat Tersumpah
<p>Waspadai Kebocoran Privasi dalam Dunia Digital<p> Senin, 26-09-2022 18:22 WIB

Waspadai Kebocoran Privasi dalam Dunia Digital

oleh: Yamsyina Hawnan
Mahasiswa Konsentrasi Jurnalistik Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
<p>Anomali Demo Kenaikan  BBM dan Kepentingan Politis Oposisi<p> Senin, 19-09-2022 10:33 WIB

Anomali Demo Kenaikan BBM dan Kepentingan Politis Oposisi

oleh: Zainuddin Assyarifie
Ketua LTNNU Jabar